Rabu 28 Juli 2021, 14:39 WIB

Pemerintah Siapkan Rp1,8 Triliun untuk Tangani Limbah Medis

Andhika Prasetyo | Humaniora
Pemerintah Siapkan Rp1,8 Triliun untuk Tangani Limbah Medis

Ist/KLHK
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar

 

PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengintensifkan penanganan limbah medis beracun di Tanah Air. Setidaknya, dana sebesar Rp1,8 triliun sudah bisa disiapkan untuk mengatasi persoalan tersebut.

"Arahan Bapak Presiden, dengan fasilitas dan dukungan anggaran yang ada, apakah dari Dana Satgas Covid-19 atau dari DBH, DHU, jadi ada dana transfer daerah khusus itu bisa dipakai. Kira-kira diproyeksikan tadi ada kira-kira Rp1,8 triliun," ujar Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar usai rapat terbatas, Rabu (28/7).

Sebagaimana diketahui, di masa pandemi, volume limbah medis beracun mengalami peningkatan signifikan.

Berdasarkan data KLHK, per 27 Juli, gabungan limbah yang berupa infus bekas, masker, file vaksin, jarum suntik, perban, hazmat, APD, sarung tangan, alat PCR antigen, dan alkohol pembersih swab jumlahnya mencapai 18.460 ton.

"Kepala negara ingin, dengan dana yang disiapkan, KLHK bersama seluruh kementeriam/lembaga terkait bisa membangun sistem penanganan limbah yang terpadu mulai dari hulu sampai hilir," jelasnya.

"Harus diperhatikan bagaimana sistem itu bekerja dari rumah sampai ke pusat-pusat pelayanan, atau paralel sampai kepada tempat penanganan," ucap Siti.

Anggaran tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk membangun pusat penanganan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) yang sekarang masih sangat terbatas.

Sedianya, Siti mengatakan, secara nasional, kapasitas pengolahan B3 medis sudah mencapai 493 ton per hari.

Itu sudah cukup untuk menangani limbah B3 yang dihasilkan fasilitas medis yang rata-rata sebesar 383 ton per hari. Hanya saja, yang menjadi persoalan, pusat pengolahan itu masih terpusat di Jawa.

"Arahan Bapak Presiden, kita intensifkan lagi dengan membangun alat-alat pemusnah apakah insenerator, atau streder. Kita terus percepatan izin operasi bagi perusahaan-perusahaan pengolahan limbah medis. Syaratnya, insenerator harus dioperasikan di bawah 800 derajat ceclius dan dalam pengawasan ketat KLHK," tandasnya. (Pra/OL-09)

Baca Juga

Antara

Kuartal III 2022, Vaksin Merah Putih Ditargetkan Dapat EUA

👤Atalya Puspa 🕔Sabtu 18 September 2021, 16:45 WIB
Saat ini, LBM Eijkman sudah menyelesaikan fase research and development untuk vaksin Merah Putih, serta berhasil membuat bibit...
dok.UWG

Kampus Widyagama dan Kodam V Brawijaya Gelar Vaksinasi Covid-19

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 18 September 2021, 16:41 WIB
UNIVERSITAS Widyagama bekerjasama dengan Kodam V Brawijaya ikut mendukung percepatan vaksinasi covid-19 pemerintah dengan menggelar...
Antara

Satgas Covid-19 : Kedisiplinan Memakai Masker Turun

👤Atalya Puspa 🕔Sabtu 18 September 2021, 16:05 WIB
HASIL Monitoring Kepatuhan Protokol Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19, memperlihatkan adanya penurunan kedisiplinan memakai masker di...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Ramai-Ramai Abai Laporkan Kekayaan

KPK mengungkap kepatuhan para pejabat membuat LHKPN tahun ini bermasalah. Akurasinya juga diduga meragukan.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya