Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
DI tengah rakyat menjerit akibat dampak pendemi, wakil rakyat di parlemen meminta ketersediaan kamar hotel untuk isolasi mandiri. Sejumlah pihak menolak permintaan anggota DPR itu.
"Sebagai mantan wakil rakyat periode 2014-2019, saya patut ikut merasa malu mendengar permintaan tersebut. Apalagi anggaran yang akan dipakai dari kunjungan luar negeri. Setahu saya, fasilitas kesehatan anggota DPR sudah dijamin asuransi yang nilainya lebih dari cukup melalui Jasindo. Di samping itu juga di-backup dengan perumahan dinas yg memiliki empat kamar tidur dan satu kamar asisten rumah tangga. Masak untuk isoman saja masih minta dibayari rakyat?" ujar politikus Partai NasDem Irma Suryani Chaniago dalam keterangan pers, Jumat (30/7).
Irma merasa bersyukur karena partai yang ikut ia dirikan, NasDem, menolak secara tegas permintaan memalukan ini. Menurutnya, wakil rakyat seharusnya membantu rakyat, bukan malah membebani rakyat.
Ia mempertanyakan tidak ada inisiatif anggota DPR agar anggaran kunjungan luar negeri yang tidak terpakai dibelikan masker yang berkualitas atau vitamin untuk dibagikan kepada rakyat. Hal tersebut dapat mereka lakukan minimal di daerah pemilihan masing-masing. Ini lebih baik ketimbang anggaran itu untuk keperluan isoman mereka.
"Berapa sih dana menginap di hotel 14 hari? Paling besar Rp21 juta dengan tarif Rp1,5 juta per malam. Anggaran sekecil itu sangat tidak material bagi anggota DPR. Sekali kunjungan kerja, selesai anggaran segitu," tukas Irma.
Para konglomerat yang selama ini hidup mewah dari negeri ini juga Irma soroti. Ia meminta mereka mencontoh Akidi Tio dari Sumatra Selatan. Nama Akidi Tio tidak tercantum dalam 100 orang terkaya di Indonesia tetapi punya keikhlasan menyumbang Rp2 triliun untuk membantu rakyat dan pemerintah dalam menangani covid-19. Ia lantas mempertanyak hati nurani para konglomerat yang masuk daftar 100 orang terkaya di Indonesia.
"Ketua Umum NasDem Surya Paloh (SP) sejak pandemi sudah menyumbangkan hotel Sheraton Media untuk menampung para petugas tenaga kesehatan. SP menyediakan kurang lebih 150 kamar tiap hari berikut makan dan minum mereka," ungkap Irma.
Baca juga: Mayoritas Anggota DPR Pilih Isoman di Rumah
Seharusnya para wakil rakyat dan konglomerat mencontoh yang dilakukan Surya Paloh dan mendiang Akidi Tio dalam memosisikan diri sebagai tokoh masyarakat yang berkecukupan. Ia harap kelompok berada itu jangan terus meminta dan mengambil dari negeri ini tetapi sekali-sekali berikan sumbangsih untuk negeri ini di saat rakyat sedang betul-betul membutuhkan. (OL-14)
Ahmad Sahroni yang semula merupakan Wakil Ketua Komisi III menjadi anggota Komisi I. Rusdi Masse Mappasessu yang awalnya anggota Komisi IV menggantikan posisi Sahroni.
Rotasi tersebut menempatkan Ahmad Sahroni sebagai anggota Komisi I DPR RI, sementara posisi Wakil Ketua Komisi III diisi oleh kader NasDem Rusdi Masse Mappasessu.
Bukan sekadar posisi singkat di atas podium, Indonesia membutuhkan skor konsistensi, seberapa tahan sebuah daerah mempertahankan perbaikan dalam jangka panjang.
DPP Partai NasDem menerima kunjungan silaturahmi dari DPP PKS di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
UPAYA memperkuat perlindungan perempuan dan anak dari ancaman tindak kekerasan melalui pengintegrasian sistem antarlembaga terkait harus mendapat dukungan semua pihak.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, prihatin terhadap kasus balita asal Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal dunia dalam kondisi tubuhnya dipenuhi cacing.
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved