Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
DI tengah rakyat menjerit akibat dampak pendemi, wakil rakyat di parlemen meminta ketersediaan kamar hotel untuk isolasi mandiri. Sejumlah pihak menolak permintaan anggota DPR itu.
"Sebagai mantan wakil rakyat periode 2014-2019, saya patut ikut merasa malu mendengar permintaan tersebut. Apalagi anggaran yang akan dipakai dari kunjungan luar negeri. Setahu saya, fasilitas kesehatan anggota DPR sudah dijamin asuransi yang nilainya lebih dari cukup melalui Jasindo. Di samping itu juga di-backup dengan perumahan dinas yg memiliki empat kamar tidur dan satu kamar asisten rumah tangga. Masak untuk isoman saja masih minta dibayari rakyat?" ujar politikus Partai NasDem Irma Suryani Chaniago dalam keterangan pers, Jumat (30/7).
Irma merasa bersyukur karena partai yang ikut ia dirikan, NasDem, menolak secara tegas permintaan memalukan ini. Menurutnya, wakil rakyat seharusnya membantu rakyat, bukan malah membebani rakyat.
Ia mempertanyakan tidak ada inisiatif anggota DPR agar anggaran kunjungan luar negeri yang tidak terpakai dibelikan masker yang berkualitas atau vitamin untuk dibagikan kepada rakyat. Hal tersebut dapat mereka lakukan minimal di daerah pemilihan masing-masing. Ini lebih baik ketimbang anggaran itu untuk keperluan isoman mereka.
"Berapa sih dana menginap di hotel 14 hari? Paling besar Rp21 juta dengan tarif Rp1,5 juta per malam. Anggaran sekecil itu sangat tidak material bagi anggota DPR. Sekali kunjungan kerja, selesai anggaran segitu," tukas Irma.
Para konglomerat yang selama ini hidup mewah dari negeri ini juga Irma soroti. Ia meminta mereka mencontoh Akidi Tio dari Sumatra Selatan. Nama Akidi Tio tidak tercantum dalam 100 orang terkaya di Indonesia tetapi punya keikhlasan menyumbang Rp2 triliun untuk membantu rakyat dan pemerintah dalam menangani covid-19. Ia lantas mempertanyak hati nurani para konglomerat yang masuk daftar 100 orang terkaya di Indonesia.
"Ketua Umum NasDem Surya Paloh (SP) sejak pandemi sudah menyumbangkan hotel Sheraton Media untuk menampung para petugas tenaga kesehatan. SP menyediakan kurang lebih 150 kamar tiap hari berikut makan dan minum mereka," ungkap Irma.
Baca juga: Mayoritas Anggota DPR Pilih Isoman di Rumah
Seharusnya para wakil rakyat dan konglomerat mencontoh yang dilakukan Surya Paloh dan mendiang Akidi Tio dalam memosisikan diri sebagai tokoh masyarakat yang berkecukupan. Ia harap kelompok berada itu jangan terus meminta dan mengambil dari negeri ini tetapi sekali-sekali berikan sumbangsih untuk negeri ini di saat rakyat sedang betul-betul membutuhkan. (OL-14)
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menerima para pencipta lagu mars dan himne NasDem di NasDem Tower, Rabu (2/7/2025).
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved