Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
MERUJUK RAPBN 2022, Kementerian Perdagangan memiliki pagu anggaran sebesar Rp2,38 triliun. Angka ini turun Rp12,2 miliar dari pagu indikatif, karena terdapat penyesuaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Jika dibandingkan pagu anggaran alokasi 2021 setelah penghematan, nilai di 2022 turun sebesar Rp755,8 miliar atau turun 24,1%," ujar Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi di DPR, Kamis (26/8).
Baca juga: Mendag Bangga Tempe Bisa Diekspor ke Jepang
Memperhatikan keterbatasan pagu anggaran Kementerian Perdagangan 2022, pihaknya berupaya untuk mengalokasikan secara optimal. Khususnya, pada program prioritas untuk mencapai target yang ditetapkan pada 2022.
Namun, apabila keuangan negara memungkinkan, melalui Surat Menteri Perdagangan Nomor 483 Tahun 2021, yang ditujukan kepada Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan, pihaknya mengajukan tambahan anggaran pada 2022 sebesar Rp488,7 miliar.
"Untuk membiayai beberapa program yang penting. Lalu, untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja 2022," imbuh Lutfi.
Baca juga: Kemensos Ajukan Tambahan Anggaran untuk Tangani Anak Korban Covid-19
Dengan demikian, total kebutuhan anggaran Kementerian Perdagangan pada 2022 menjadi Rp2,87 triliun. Pada awal 2021, Kementerian Perdagangan mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp3,67 triliun.
Akan tetapi, mengingat adanya kebijakan penghematan anggaran di tengah pandemi covid-19, Kementerian Perdagangan harus melakukan refocusing sebanyak 4 kali, dengan total nominal Rp481,6 miliar. "Sehingga, pagu anggaran pada 2021 sebesar Rp3,1 triliun," tandas Lutfi.(OL-11)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved