Selasa 27 Juli 2021, 15:39 WIB

Capaian dalam Aturan Pelaksana UU Otsus Papua Harus Jelas

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Capaian dalam Aturan Pelaksana UU Otsus Papua Harus Jelas

Antara
Sejumlah mahasiswa melakukan aksi protes terkait efektivitas penggunaan dana Otsus Papua.

 

PEMBAGIAN tugas dan indikator yang harus dicapai pemerintah pusat dan pemerintah daerah, harus jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP), sebagai aturan pelaksana UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. 

Hal itu ditekankan Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N. Suparman. Sebab, dalam perumusan PP sebagai aturan turunan UU Otsus, keterlibatan pemerintah daerah menjadi hal mutlak.

"Sebagai regulasi operasional dari UU Otsus, PP perlu diketahui, dipertimbangkan dan dirumuskan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena, pemerintah daerah yang menjadi user (pengguna) UU Otsus," ujar Suparman saat dihubungi, Selasa (27/7).

Baca juga: Pemda akan Bentuk Tim Eksistensi untuk PP UU Otsus Papua

Dari sisi substansi, menurutnya PP perlu mengatur bentuk pengawasan yang akuntabel, serta indikator sasaran atau target yang akan dicapai dari Dana Otsus. Adapun Dana Otsus untuk Papua ditingkatkan dari 2% menjadi 2,25% dari Dana Alokasi Umum (DAU), dengan skema berbasis dana hibah dan berdasarkan kinerja. 

Lebih lanjut, Suparman menekankan bahwa kenaikan anggaran harus dibarengi dengan akuntabilitas baik. Mulai dari aspek perencanaan, pencairan, monitoring, hingga evaluasi. "Harus dipastikan target dan indikator yang akan dicapai. Target menjadi batu uji, apakah peningkatan alokasi Dana Otsus sukses atau tidak," pungkasnya.

Baca juga: Amnesty International Tanggapi Perubahan UU Otsus Papua

Pihaknya juga mengingatkan urgensi pengaturan jelas terkait peran dari setiap instansi dan kementerian/lembaga (K/L) yang terlibat dalam pengelolaan Dana Otsus. Apabila ada temuan pelanggaran, akan mudah bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan sanksi.

"Artinya, dipastikan seperti apa tanggung jawabnya, arah dan target dalam menentukan insentif dan disinsentif pada setiap instansi, K/L dan pemda yang telibat. Jangan sampai pusat dan daerah saling menyalahkan lagi," tutup Suparman.(OL-11)

Baca Juga

dok pribadi

Spanduk Warung Bergambar Airlangga Bermunculan di Tangerang

👤RO/Micom 🕔Minggu 17 Oktober 2021, 21:34 WIB
Warungnya dipasangi spanduk karena pernah mengikuti pelatihan wirausaha maju, dan bergabung dengan komunitas UMKM usAHA yang dibina...
Dok MI/ Rommy Pujianto

Relawan Jokowi Nilai Pola Pikir Rocky Gerung Delusif Bermotif Kebencian

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 17 Oktober 2021, 18:28 WIB
Asal bicara dan berbeda karena lebih didasari motif...
Antara

Pinjol Ilegal Ancam Warga, Polisi: Jangan Ragu Lapor

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Minggu 17 Oktober 2021, 17:20 WIB
Masyarakat pun diimbau lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi lewat aplikasi pinjol. Sebaiknya, cek dulu izin usaha penyedia jasa di...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Mengenal Skandal Menghebohkan Pandora Papers

Rahasia kekayaan para elite kaya yang berasal dari 200 negara dan wilayah di dunia terungkap melalui dokumen Pandora Papers

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya