Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti program Kemendikbudristek terkait pengadaan laptop untuk sekolah. Lembaga antirasuah mengingatkan agar program pengadaan laptop senilai triliunan rupiah itu dijalankan secara transparan dan akuntabel.
"KPK mengingatkan pelaksana kegiatan dimaksud agar dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pelaksanaan kegiatan harus dipastikan sesuai mekanisme dan aturan pengadaan yang berlaku," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (3/8).
Pihaknya siap mengawasi setiap penggunaan anggaran negara. KPK akan turut memantau program pengadaan laptop di bawah Kemendikbudristek. Serta, mengimbau masyarakat jika ditemukan dugaan kejanggalan maupun penyimpangan, agar segera melapor ke komisi antirasuah.
Baca juga: Nadiem: Pengadaan Laptop Tahun Ini Pakai Produk Dalam Negeri
Terkait program itu, Kemendikbudristek mendorong belanja produk dalam negeri di sektor pendidikan untuk teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Hal itu sejalan dengan semangat Merdeka Belajar. Diharapkan, belanja produk TIK mendorong digitalisasi sekolah untuk mewujudkan infrastruktur kelas dan sekolah masa depan.
Diketahui, anggaran program tersebut pada tahun ini mencapai Rp3,7 triliun. Sumber anggaran terdiri dari dua alokasi. Pertama, dari anggaran Kemendikbudristek (APBN) senilai Rp1,3 triliun dan kedua senilai Rp2,4 triliun dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2021.
Baca juga: Proyek Baru, Luhut Gagas Laptop Merah Putih Senilai Rp17 Triliun
Pembelanjaan melalui APBN senilai Rp1,3 triliun untuk memenuhi kebutuhan 12.674 sekolah. Mulai dari jenjang SD, SMP, SMA dan SLB. Dana itu untuk pembelian 189.840 laptop, 12.674 access point, 12.674 konektor, 12.674 proyektor dan 45 speaker. Pemilihan produk dan merek dari masing-masing kebutuhan merujuk pada pilihan di e-katalog LKPP.
Dana dari pos DAK Fisik senilai Rp2,4 triliun, telah diatur melalui Peraturan Mendikbudristek Nomor 5 Tahun 2021. Alokasi ini mengatur rencana pembiayaan bagi 16.713 sekolah berupa 284.147 laptop produksi dalam negeri dengan sertifikat TKDN. Berikut, peralatan pendukung, seperti 17.510 wireless router, serta 10.799 proyektor dan layarnya.(OL-11)
Menurut Lestari, penting mengedepankan upaya membangun 'jembatan' antara kesehatan jiwa dan kesehatan otak dalam konteks sebuah kebijakan.
KESEHATAN mental sering menjadi bahan seminar, tetapi jarang menjadi agenda nyata di ruang-ruang rapat sekolah.
FORUM Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) merekomendasikan perlunya langkah tegas negara melalui revisi regulasi hingga pembentukan UU Anti-Intoleransi.
Program Studi Pendidikan Tata Busana & Desain Mode, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), berkolaborasi dengan Asia Fashion Show Indonesia 2025.
UNIVERSITAS Teknologi Bandung (UTB) menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar dengan mendorong dosen melanjutkan pendidikan dan kuliah ke luar negeri.
Professional development menjadi program unggulan dengan memberikan beragam workshop yang dibutuhkan guru.
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hocÂ
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved