Kinerja Ekonomi pada Kuartal II 2021 Dinilai Sesuai Prediksi

KINERJA ekonomi Indonesia pada kuartal II 2021 sesuai dengan perkiraan pemerintah. Hal itu membuktikan arah dan strategi pemulihan ekonomi berjalan dengan baik.

“Pertumbuhan ekonomi 7,07% pada triwulan II 2021, sesuai dengan prediksi sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa arah dan strategi pemulihan telah berjalan dan terjadi secara nyata,” ujar Kepala Badan kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu dalam siaran pers, Kamis (5/8).

Febrio menyebut pemulihan ekonomi berjalan secara merata. Sebab, konsumsi, investasi, ekspor dan impor mengalami pertumbuhan tinggi. Sedangkan dukungan fiskal melalui instrumen APBN, juga diupayakan mendukung penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Baca juga: BPS: Ekonomi Membaik, Tapi Belum Kembali ke Posisi Normal

Kebijakan belanja countercyclical pemerintah, utamanya melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dinlai berada di jalur yang benar. Khususnya, dalam melindungi masyarakat miskin dan rentan terdampak. Serta, menstimulasi sektor usaha untuk kembali tumbuh positif pada kuartal II 2021.

Peran APBN sebagai stimulus perekomian di masa pemulihan juga dinilai efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari Kementerian Keuangan hingga semester I 2021, realisasi belanja negara telah mencapai Rp1.170,1 triliun. Itu meningkat 9,38% dibandingkan periode ssama tahun lalu.

“Program PEN, termasuk program vaksinasi gratis, terus diakselerasi dalam menjaga momentum pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi. Hal ini tercermin dalam pertumbuhan konsumsi pemerintah yang mencapai 8,06% (yoy) di triwulan II 2021,” imbuh Febrio.

Adapun pemulihan ekonomi nasional ke depan berkaitan erat dengan penanganan kesehatan dan pengendalian pandemi. Salah satu upaya untuk menekan penyebaran covid-19, yakni pelaksanaan PPKM level III-IV di sejumlah wilayah.

Baca juga: Sri Mulyani Yakin Momentum Pemulihan Ekonomi RI Masih Kuat

Kebijakan tersebut merupakan upaya nyata pengambil kebijakan dalam memprioritaskan penanganan pandemi. Implementasi PPKM bertujuan mengurangi mobilitas masyarakat. Sehingga, penularan kasus covid-19 dapat dicegah dan jumlah kasus aktif dapat diturunkan kembali.

“Hal ini memang di satu sisi berimplikasi tertahannya konsumsi masyarakat yang sensitif terhadap mobilitas. Namun, ini langkah yang dibutuhkan untuk mengendalikan pandemi, agar pemulihan ekonomi segera kembali berjalan,” jelasnya.

Untuk mendukung pelaksanaan PPKM, pemerintah akan menggunakan instrumen APBN untuk melindungi masyarakat yang terdampak pandemi covid-19. Hal itu dengan realokasi belanja non-prioritas dan meningkatkan alokasi anggaran kesehatan, yang difokuskan pada penanganan pandemi dan vaksinasi covid-19.(OL-11)