Berita Terbaru tata ruang Hari Ini

Pembangunan Kota Mandiri Dinilai Perlu Terintegrasi dengan Tata Ruang Regional

The HUD Institute meninjau perencanaan kota mandiri di tengah dorongan pembangunan perumahan dan menyoroti pentingnya integrasi tata ruang regional.

Kementerian ATR Rombak Tata Ruang Jawa Barat, Perkuat Fungsi Ekologis Lahan PTPN I

Kementerian ATR bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat sepakat memperkuat fungsi kehutanan pada lahan-lahan milik PTPN I.

Tata Ruang Jadi Unsur Hunian Ramah Lingkungan

Pengaturan tata ruang, penyediaan ruang terbuka hijau, serta penerapan prinsip keberlanjutan sejak tahap awal pembangunan jadi unsur dalam konsep kawasan hunian ramah lingkungan .

Pemprov Jabar Berlakukan Acuan Tunggal Tata Ruang Induk

Langkah strategis ini bertujuan meminimalkan konflik agraria serta mencegah eskalasi bencana lingkungan di wilayah Jawa Barat.

Dedi Mulyadi Desak Penetapan Sempadan Sungai di Jabar

Dedi menyatakan bahwa inventarisasi dan penetapan batas sempadan oleh Kementerian PU akan menjadi "senjata" bagi pemerintah daerah untuk melakukan penegakan hukum secara tegas.

Menteri LH Akui Adanya Kegagalan Tata Ruang hingga Memicu Banjir

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bahwa pemerintah akan meninjau kembali tata ruang di wilayah yang terdampak banjir di Sumatera.

Legislator PDIP Desak Evaluasi Tata Ruang Pariwisata di Indonesia

Legislator PDIP Evita Nursanty mengkritik tata ruang pariwisata Indonesia yang dinilai kacau karena banyak destinasi dibangun tanpa mengikuti RTRW dan RTDN

Gandeng KPK, Kementerian ATR/BPN Perkuat Pencegahan Korupsi dan Perilaku Misconduct 

entingnya memperkuat pemahaman seluruh pegawai Kementerian ATR/BPN mengenai pencegahan korupsi serta perilaku misconduct atau pelanggaran etika dalam pelayanan pertanahan dan tata ruang.

Jakarta Bidik 50 Besar Kota Global, Pemerintah Fokus pada Regenerasi Perkotaan

Jakarta menargetkan posisi Top 50 kota global. Pemerintah dan EAROPH siapkan strategi regenerasi urban, TOD, dan pembangunan berkelanjutan.

Gubernur Sulteng: Tata Ruang Harus Utama dalam Pembangunan Sulawesi

GUBERNUR Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan pentingnya harmonisasi antara investasi dan tata ruang dalam pembangunan kawasan timur Indonesia. 

15 Solusi Efektif Atasi Banjir Jakarta Menurut Pengamat Kebijakan Publik

Banjir yang kerap melanda Jakarta kembali menjadi sorotan. Dampaknya tidak main-main: kemacetan parah, aktivitas ekonomi warga terganggu, hingga kerusakan berbagai infrastruktur vital.

Rahasia Rumah Luas: 5 Tips tanpa Renovasi!

Rumah sempit jadi terasa luas? Ini dia tips jitu bikin rumah terlihat lebih lapang tanpa renovasi! Dekorasi minimalis & tata ruang cerdas kuncinya. Baca sekarang!

Soroti Konflik Agraria, NU Dorong Pemerintah Perbaiki Pengelolaan Tata Ruang Berkeadilan

KETUA Komisi Rekomendasi Konbes NU 2025 Ulil Abshar Abdalla mendorong pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan tata ruang yang berkeadilan untuk akhiri konflik agraria.

AHY: Target Sertifikasi 120 Juta Bidang Tanah harus Tercapai di Akhir 2024

Menteri ATR AHY menyatakan 120 juta bidang tanah target Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) harus tercapai hingga akhir 2024.

Pemilik Kabel Laut Belum Penuhi Aturan, Apa Penyebabnya?

Banyak pemrakarsa sistem komunikasi kabel laut (SKKL) yang belum mematuhi aturan berlaku sehingga mengancam kelestarian ekosistem

Geoportal Satu Peta 2.0 Bakal Diluncurkan Pekan Depan

PEMERINTAH memastikan akan segera meluncurkan peta tunggal melalui kebijakan satu peta atau one map policy di pekan depan.

Dinas PUPR Banten Bangun 13 Ruas Jalan Ex-Kabupaten dan Kota

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banten terus memperbaiki infrastruktur jalan di wilayahnya.

Pengamat : Kaji Ulang Tata Ruang Kawasan Rawan Kebakaran

Jika terbukti ada kawasan tidak sesuai peruntukkannya, harus dikembalikan sesuai fungsinya.

Rumah Amal Salam dan Kementerian ATR/BPN Berkolaborasi Menata Kampung Pasca-Gempa di Cianjur

Lokasi kegiatan di Desa Gasol, Kecamatan Cugenang. Tim fokus pada konsolidasi tanah.

Kebijakan Satu Peta Kikis Tumpang Tindih

PENERAPAN kebijakan satu peta (one map policy) dapat mengikis tumpang tindih dalam pembuatan kebijakan. Dengan kebijakan satu peta, basis yang akan dipakai oleh kementerian/lembaga,

Krisis Iklim dan Urgensi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat

Norma, Stabilitas Kawasan, dan Kepentingan RI di Indo-Pasifik

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia