Menteri LH Akui Adanya Kegagalan Tata Ruang hingga Memicu Banjir

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bahwa pemerintah akan meninjau kembali tata ruang di wilayah yang terdampak banjir di Sumatera. Upaya ini dilakukan untuk memulihkan ekosistem dan memperkuat daya dukung serta daya tampung lingkungan.

Dalam kegiatan sosialisasi hasil Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 di Brasil, yang digelar di Jakarta pada Selasa, Hanif mengungkapkan bahwa Kementerian LH telah memiliki dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dokumen tersebut menekankan perlunya perluasan kawasan lindung di berbagai daerah rawan bencana.

“Dengan kejadian ini, kami akan melakukan review. Yang kami tinjau bukan hanya kegiatan usaha di sepanjang daerah aliran sungai (DAS), tetapi juga tata ruang yang selama ini tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan,” katanya.

Baca juga : Menteri LH: Harus Ada yang Tanggung Jawab atas Kerusakan Hutan Batang Toru

Ia mencontohkan kondisi Jawa Barat, di mana kawasan lindung tersisa hanya sekitar 400 ribu hektare dari total 1,6 juta hektare, termasuk di dalamnya wilayah tangkapan air. Situasi serupa terjadi di DAS Batang Toru, salah satu wilayah yang mengalami banjir bandang di Sumatera Utara. Hutan yang tersisa di DAS tersebut kini kurang dari 40%, bahkan area hulu justru masuk kategori Areal Penggunaan Lain (APL), padahal seharusnya merupakan kawasan lindung.

Untuk wilayah lain seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Hanif menyampaikan bahwa Tim KLH masih melakukan pendalaman terkait tata ruang dan struktur kawasan yang turut memengaruhi tingkat risiko bencana.

“Kasusnya sama: jika tata ruang tidak memperhitungkan daya dukung dan daya tampung, maka menjadi kewajiban Menteri LH untuk mengarahkan agar kawasan tersebut kembali menjalankan fungsi ekologisnya,” tegasnya.

Baca juga : Menembus Banjir: Kapolda Aceh Hadir di Langsa demi Warga yang Terisolasi

Hanif juga menyinggung arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah menegakkan kembali prinsip perlindungan lingkungan, mengingat dampak besar yang muncul ketika tata kelola lingkungan diabaikan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelumnya melaporkan bahwa banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menewaskan 712 orang hingga Selasa sore. (Ant/E-3)