Menteri LH: Harus Ada yang Tanggung Jawab atas Kerusakan Hutan Batang Toru

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa dirinya akan mengecek langsung kondisi kerusakan kawasan hutan Batang Toru di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ia menekankan bahwa harus ada pihak yang bertanggung jawab atas rusaknya lingkungan di wilayah tersebut sehingga memicu banjir Sumatra.

“Insya Allah pada Kamis (4/12) saya akan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi Batang Toru dan tingkat kerusakannya. Harus jelas siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan ini,” ujarnya dalam acara Peluncuran Dana Inovasi Teknologi dan Kajian Solusi Berketahanan Iklim di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa.

Hanif menjelaskan bahwa Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru seluas 340 ribu hektare memiliki bentuk lanskap menyerupai huruf V, dengan wilayah Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan berada di bagian tengahnya.

Baca juga : BNPB Sebut Dua Desa di Sumut Kena Dampak Parah Akibat Kayu Gelondongan saat Banjir Sumatra

“Kita bisa membayangkan apa yang terjadi ketika lereng-lereng itu tidak lagi ditopang hutan yang menjaga keseimbangan ekosistem Batang Toru. Dan sekarang, itulah yang kita lihat,” katanya.

Menurut Hanif, bagian hulu DAS Batang Toru kini berubah menjadi area budi daya tanaman basah dan kering, padahal seharusnya kawasan tersebut berupa hutan. Kapasitas hutannya kini hanya tersisa 38 persen di wilayah hilir, sehingga tak mampu menahan curah hujan ekstrem 300 mm yang terjadi pada 24–25 Oktober 2025.

Ia menambahkan bahwa kondisi ini semakin memburuk akibat pembukaan lahan untuk pembangkit listrik tenaga air, hutan tanaman industri, serta perkebunan sawit, yang menyebabkan turunnya gelondongan kayu berukuran besar ke aliran sungai.

Baca juga : Menembus Banjir: Kapolda Aceh Hadir di Langsa demi Warga yang Terisolasi

Bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang dan tanah longsor memang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, curah hujan di Sumut mencapai 300-400 mm per hari. Angka ini termasuk kategori ekstrem karena pada tiap meter persegi tanah jatuh 0,3-0,4 meter kubik air sebelum bencana terjadi.

Untuk kawasan Sibolga, meski DAS-nya tidak luas, hujan yang juga melampaui 300 mm pada hari yang sama memicu longsor yang menimbulkan banyak korban jiwa.

Sementara itu di Aceh, curah hujan pada 24-25 Oktober mencapai 303 mm—lebih tinggi dari Sumut. Namun karena luas wilayahnya lebih besar, dampaknya tidak seberat di Sumut dan Sumbar, meski tetap menyebabkan banyak korban. Dengan luas 3,3 juta hektare, Aceh menerima total 9,7 miliar meter kubik air dalam satu hari sehingga wilayah itu seolah runtuh.

Di Sumbar, kondisi lebih parah karena lansekapnya lebih pendek, dan curah hujan hampir menyentuh 400 mm, menyebabkan banyak korban akibat bencana hidrometeorologi.

“Kita masih berkutat pada mitigasi, sementara bencana hidrometeorologi yang ada di depan mata menuntut kita segera melakukan adaptasi serius,” ujar Hanif.

Ia menilai dibutuhkan waktu 5-10 tahun untuk mengembalikan kapasitas hutan. Karena itu, ia berharap Innovation and Technology Fund (ITF), mekanisme pendanaan untuk mendukung pembangunan rendah karbon tingkat provinsi, bisa memperkuat skema adaptasi iklim dalam menghadapi bencana hidrometeorologi yang makin sering terjadi.

“Hari ini dan seterusnya, seperti diramalkan BMKG, curah hujan tinggi akan terus datang. Mari kita susun langkah adaptasi yang tidak kembali mengorbankan masyarakat miskin dan tak berdaya akibat kelalaian kita bersama,” tegas Hanif. (Ant/E-3)