Menteri LH: Rumah Tangga Jadi Kunci Putus Rantai Darurat Sampah

MENTERI Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa peran rumah tangga merupakan kunci utama dalam memutus rantai darurat sampah nasional melalui implementasi ekonomi sirkular di tingkat tapak.

Penegasan tersebut disampaikan Menteri Hanif saat melakukan inspeksi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Inspeksi ini dilakukan untuk memverifikasi konsistensi pengelolaan sampah yang menempatkan Ciamis sebagai peraih nilai tertinggi dalam penilaian Adipura 2026. KLH/BPLH berkomitmen menjadikan pola pengelolaan sampah di Ciamis sebagai referensi nasional untuk direplikasi oleh 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Inspeksi diawali di Desa Bojongmengger. Di lokasi tersebut, Menteri Hanif memberikan edukasi langsung kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah dari sumbernya. Berdasarkan data teknis KLH/BPLH, komposisi sampah di Kabupaten Ciamis didominasi oleh sisa makanan sebesar 38 persen, dengan kontribusi sumber sampah terbesar berasal dari rumah tangga yang mencapai 49 persen.

Baca juga : Menteri Lingkungan Hidup Minta Percepatan Program Waste to Energy di TPA Suwung Bali

Data tersebut menjadi dasar argumentasi KLH/BPLH bahwa intervensi pada level rumah tangga bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk menekan beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Pengurangan timbulan sampah organik sejak dari hulu dinilai mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah nasional secara signifikan.

Pada tahap hilir, Menteri Hanif meninjau Bank Sampah Induk (BSI) Kabupaten Ciamis guna memastikan ekosistem ekonomi sirkular berjalan secara terintegrasi. Saat ini, BSI Ciamis mengelola lebih dari 100 jenis sampah anorganik melalui jaringan 324 Bank Sampah Unit (BSU) dan 620 nasabah perorangan.

Fasilitas tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemilahan sampah, tetapi juga sebagai pusat edukasi dan mitra industri daur ulang lintas wilayah, mulai dari Cirebon hingga Tangerang. Integrasi ini menunjukkan bahwa sampah yang dikelola dengan baik memiliki nilai ekonomi yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat lokal sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Baca juga : Pemprov Kalsel Terapkan Program Tukar Sampah dengan Bahan Pokok

Menteri Hanif juga memantau langsung pengelolaan sampah harian di Pasar Ciamis. Di lokasi ini, KLH/BPLH mengevaluasi efektivitas pemilahan sampah pasar serta pengolahan sampah organik melalui metode maggot dan pengomposan. Sinergi antara pemerintah daerah dan pedagang pasar dalam mengurangi volume sampah harian menjadi indikator penting dalam penilaian kinerja pengelolaan sampah nasional.

Kabupaten Ciamis tercatat unggul dalam aspek kebijakan, penganggaran, sumber daya manusia, hingga partisipasi publik yang masif, yang menjadi parameter utama dalam perolehan Adipura.

“Berdasarkan kerangka penilaian tata kelola sampah nasional, Kabupaten Ciamis merupakan satu-satunya kabupaten dari 514 kabupaten/kota yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan pemantauan selama satu tahun. Penilaian ini mencakup pengelolaan bank sampah, TPS 3R, serta partisipasi aktif masyarakat,” tegas Hanif, Selasa (3/2). 

Ia menekankan bahwa capaian tersebut harus dijaga melalui konsistensi yang ketat. Verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara data administrasi dengan praktik nyata di seluruh wilayah. KLH/BPLH juga menyoroti perlunya peningkatan teknologi pengolahan sampah bernilai rendah agar seluruh residu dapat terkelola tanpa sisa.

Keberhasilan Kabupaten Ciamis diharapkan menjadi pemicu bagi daerah lain untuk segera berbenah dan mengadopsi sistem serupa guna menjawab tantangan darurat sampah nasional melalui aksi nyata di tingkat rumah tangga. (H-2)