Legislator PDIP Desak Evaluasi Tata Ruang Pariwisata di Indonesia

WAKIL Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti tata ruang pariwisata di Indonesia. Ia menilai banyak pembangunan destinasi wisata tidak sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Tata Ruang Destinasi Nasional (RTDN).

Hal tersebut disampaikan Evita dalam rapat kerja bersama Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana pada Senin (17/11).

"Yang pertama, Bu, tata ruang destinasi kita kacau, tata ruang destinasi kita kacau, banyak bangunan-bangunan, destinasi-destinasi yang dibangun itu tidak sesuai dengan RTRW RTDN," kata Evita.

Baca juga : TUI Blue Berawa Hotel and Villas Segera Hadir di Canggu Bali

Salah satu sorotan utama Evita adalah pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali, yang dinilai bermasalah. Persoalan ini juga mencuat saat Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Bali.

Menurut Evita, persoalan tata ruang ini muncul akibat kelemahan sistem perizinan Online Single Submission (OSS). Ia menyebut Gubernur Bali Wayan Koster sudah menegaskan bahwa OSS berjalan tanpa komunikasi yang memadai dengan pemerintah daerah.

:Ketika kami Komisi VII DPR RI ke Bali, bertemu dengan Pak Wayan Koster beliau itu mengatakan masalah itu adalah di sistem OSS (Online Single Submission) yang harus kita perbaiki. Nah perbaikan, perbaikan ini, saya ingin Ibu Menteri di depan," ucapnya.

Baca juga : Potensi Wisata Bahari Maluku belum Terkelola Maksimal

Meski demikian, Evita menilai Menpar Widiyanti sudah menjalankan promosi pariwisata dengan baik, terutama dalam gastronomi dan wellness tourism. Ia berharap perhatian Menpar juga tertuju pada penataan ruang agar pembangunan pariwisata tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Evita menegaskan bahwa permasalahan tata ruang bukan semata tanggung jawab Menpar. Namun karena terkait sektor pariwisata, ia berharap Menpar Widiyanti dapat menjadi pemimpin dalam mendorong solusi bersama lintas sektor dan pemerintah daerah.

"Memang tidak tanggung jawabnya Bu Menteri, kesalahan itu tidak ada hubungan dengan Bu Menteri, tapi karena ini berkaitan dengan pariwisata Ibu Menteri ini menjadi leadernya," ujar dia.

Evita menilai penyebab pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking ialah karena tidak adanya komunikasi dengan pemerintah daerah. Dia menyebut investor hanya berdalih mendapatkan perizinan melalui OSS.

"Pak Wayan Koster mengatakan OSS itu tidak dilakukan komunikasi dengan pemerintah daerah, apakah itu Bupati apakah itu Gubernur. Jadi pembangunan lift kaca yang di Pantai Kelingking itu itu kan disetop sekarang sama Pak Ggubernur, Bu," ujar Evita. (P-4)