Dedi Mulyadi Desak Penetapan Sempadan Sungai di Jabar

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk segera menetapkan batas definitif daerah sempadan sungai di seluruh wilayah Jawa Barat. Langkah ini dinilai krusial sebagai dasar hukum untuk menertibkan bangunan liar maupun komersial yang menjadi biang kerok bencana banjir di berbagai daerah.

Hal tersebut ditegaskan Dedi saat memimpin rapat koordinasi tata ruang Jawa Barat di Bandung, Kamis (18/12). Ia menyoroti fenomena alih fungsi sempadan sungai yang kian masif, bahkan banyak di antaranya yang secara ilegal telah memiliki sertifikat hak milik perorangan.

Dedi menyatakan bahwa inventarisasi dan penetapan batas sempadan oleh Kementerian PU akan menjadi "senjata" bagi pemerintah daerah untuk melakukan penegakan hukum secara tegas.

Baca juga : FKNU Jawa Desak PBNU Gelar Muktamar Luar Biasa

"Saya minta Kementerian PU segera menetapkan di mana saja titik sempadan sungai di Jawa Barat. Jika sudah ditetapkan secara resmi sebagai kawasan lindung, maka sertifikat perorangan yang terbit di atasnya tinggal dicabut oleh Kementerian ATR/BPN," tegas Dedi.

Langkah ini diambil demi memulihkan fungsi ekologis sungai dan meminimalisasi risiko bencana hidrometeorologi yang kerap menghantui wilayah Jawa Barat akibat penyempitan badan air.

Selain fokus pada sungai, Gubernur juga memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah melakukan revisi besar-besaran terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Tujuannya adalah menciptakan harmoni antara pembangunan ekonomi dengan konservasi lingkungan.

Baca juga : UMKM Kue Tradisional Lebih Pilih Tepung Beras Kemasan

Dedi juga memberikan catatan kritis terhadap sisa kawasan hutan di Jawa Barat yang kini hanya berkisar 700 ribu hektare. Ia mengusulkan penghapusan status hutan produksi untuk menjaga sisa ekosistem yang ada.

"Saya inginnya tidak ada lagi hutan produksi. Hutan kita tinggal 700 ribu hektare itu pun hanya data di atas peta Kementerian Kehutanan, kenyataan di lapangan belum tentu ada pohonnya. Kita harus fokus pada penanaman kembali dan perlindungan mutlak, bukan lagi pemanfaatan kayu," pungkasnya.

Melalui revisi tata ruang ini, Pemprov Jabar berkomitmen menjadikan konservasi sebagai panglima pembangunan guna memastikan keberlanjutan sumber daya air dan ruang hidup bagi generasi mendatang. (BY/P-5)