Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH memastikan akan segera meluncurkan peta tunggal melalui kebijakan satu peta atau one map policy di pekan depan. Hal ini merupakan upaya untuk mengatasi ketidaksesuaian atau tumpang tindih pemanfaatan ruang di dalam negeri.
"Minggu depan kita akan menunjukkan bersama-sama Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 yang sudah menambahkan pemenang untuk akses bagi masyarakat luas di dalam mengakses data-data geospasial kita," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam Rakernas One Map Policy Summit 2024, Kamis (11/7).
Peluncuran itu akan dihadiri Presiden Joko Widodo yang memang sejak awal mendorong akselerasi kebijakan satu peta.
Baca juga : Kebijakan Satu Peta Kikis Tumpang Tindih
Susiwijono menjelaskan, sebelum peluncuran, berbagai kegiatan sudah dilakukan sebagai persiapan. Salah satunya adalah Rakernas One Map Policy Summit 2024 yang diadakan hari ini dan dihadiri sejumlah menteri, pimpinan lembaga dan pemerintah daerah hingga pihak swasta, akademisi dan NGO.
"Sebelum dilaksanakan pada acara hari ini, sudah ada sekian banyak rangkaian acara pre-event dan juga non-event pada hari ini dan sampai dengan besok," imbuhnya.
Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya adalah One Map Policy Talks yang membahas seputar kebijakan satu peta. Kemudian ada One Map Competition yang terdiri dari tiga kegiatan, yaitu One Map Thinker, Geospatial Challenge dan One Map for Better Governance.
Baca juga : Dinas PUPR Banten Bangun 13 Ruas Jalan Ex-Kabupaten dan Kota
Kegiatan ini melibatkan mahasiswa, pemerintah pusat dan daerah, asosiasi profesi, dunia usaha, dan berbagai NGO untuk berpartisipasi. Kemudian Geospatial Challenge ini diikuti oleh banyak sekali perguruan tinggi dan mahasiswa.
Pada Focus Group Discussion (FGD) dilibatkan juga perwakilan Kementerian/Lembaga. Begitu pun dengan Rakernas diharapkan dapat memberi solusi ke depan.
(Z-9)
PEMERINTAH pada hari ini resmi meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper One Map Policy (OMP) Beyond 2024.
The HUD Institute meninjau perencanaan kota mandiri di tengah dorongan pembangunan perumahan dan menyoroti pentingnya integrasi tata ruang regional.
Kementerian ATR bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat sepakat memperkuat fungsi kehutanan pada lahan-lahan milik PTPN I.
Pengaturan tata ruang, penyediaan ruang terbuka hijau, serta penerapan prinsip keberlanjutan sejak tahap awal pembangunan jadi unsur dalam konsep kawasan hunian ramah lingkungan .
Langkah strategis ini bertujuan meminimalkan konflik agraria serta mencegah eskalasi bencana lingkungan di wilayah Jawa Barat.
Dedi menyatakan bahwa inventarisasi dan penetapan batas sempadan oleh Kementerian PU akan menjadi "senjata" bagi pemerintah daerah untuk melakukan penegakan hukum secara tegas.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bahwa pemerintah akan meninjau kembali tata ruang di wilayah yang terdampak banjir di Sumatera.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved