Resmi Luncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0, Pemerintah Harapkan Percepatan Pembangunan Indonesia

PEMERINTAH pada hari ini resmi meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper One Map Policy (OMP) Beyond 2024. Kebijakan ini, diharapkan menjadi bagian dari rencana besar pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang secara tuntas.

"Kebijakan satu peta ini menjadi penting karena satu peta ini menjadi bagian dari OSS atau terkait dengan tata ruang. Dan kebijakan ini strategis untuk menyelesaikan proyek strategis nasional (PSN) dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)," ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto di Jakarta pada Kamis (18/7).

Dengan percepatan kebijakan satu peta dan penyempurnaan PSN dan pengembangan KEK, Airlangga berharap pembangunan Indonesia akan lebih cepat atau lebih tinggi 1-2 persen ke depan.

Baca juga : PSN Dan KEK di Indonesia Berhasil Raup Investasi Hampir 7 Triliun

Lebih lanjut, Airlangga memaparkan bahwa telah diselesaikan sebanyak 151 peta tematik dari 22 kementerian dan lembaga di 38 provinsi dari kebijakan satu peta sampai dengan Juli 2024 ini.

"Kebijakan satu peta menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan sejumlah 19,97 juta hektare dan kebijakan tersebut juga telah dimanfaatkan dalam upaya perbaikan tata kelola data spasial dan perizinan," ungkap dia.

Kebijakan satu peta 2.0, sambung Airlangga, kali ini akan bisa diakses oleh masyarakat, yang mana sebelumnya akses kebijakan satu peta hanya dibatasi kementerian dan lembaga dan mereka yang membutuhkan.

Baca juga : Respons Airlangga soal Anggaran Makan Siang Bergizi

Di kesempatan yang sama, presiden terpilih, Prabowo Subianto yang juga membuka peluncuran kebijakan satu peta ini menegaskan bahwa percepatan pembangunan adalah sesuatu yang vital bagi masa depan bangsa Indonesia.

"Kekayaan kita sangat besar, potensi kita sangat besar, tapi memang kita harus lebih efisien kita harus dikelola dengan baik, ambil kebijakan yang masuk akal dan kita harus bertekad untuk mitigasi kebocoran, mitigasi penyelewengan-penyelewengan, mitigasi kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat," tegas Prabowo.

Dengan program one map policy, lanjut Prabowo, Indonesia akan sangat mungkin untuk mengurangi ketidakefisienan yang selama ini terjadi.

"Saya yakin dan percaya bahwa kebijakan seperti ini akan membuahkan hasil dengan tadi kawasan KEK dan program PSN kita bisa mempercepat pembangunan," pungkasnya. (Fal/Z-7)