Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) bersama LBH-AP Muhammadiyah, Laskar Merah Putih, LSM KIARA, dan WALHI melakukan pertemuan di kantor MUI, Jakarta, untuk membahas terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) di Kabupaten Tangerang, Banten.
Ketua Tim Tabayyun dan Advokasi MUI, KH Masduki Baidlowi mengatakan, dalam pertemuan tersebut Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini telah sepakat untuk mendesak pemerintah menghentikan Proyek Strategis Nasional di PIK 2 tersebut.
"Sehingga dengan demikian maka kami meminta di dalam rekomendasi itu untuk mencabut, mencabut PSN itu," kata Masduki di Kantor MUI, Jumat (24/1).
Menurut Masduki, PSN di PIK 2 ini telah berdampak buruk terhadap masyarakat sekitar. Dirinya menilai pemerintah perlu mempertimbangkan ulang kelanjutan dari PSN di PIK2 ini.
"Kalau dia memang akhirnya hanya akan menyengsarakan rakyat dan hanya menyenangkan konglomerat kira-kira seperti itu, maka itu jangan dilakukan," ujarnya.
Masduki mengungkapkan bahwa MUI telah membuat rekomendasi pencabutan PSN di PIK 2 ini. Rekomendasi tersebut, lanjutnya, merupakan hasil dari Musyawarah Kerja Nasional MUI.
MUI, kata Masduki, telah mendapatkan sejumlah masukan dari masyarakat terkait dampak negatif dari PSN ini.
"Setelah banyak mendapatkan masukan dari masyarakat di sekitar PIK 2 dan di sekitar proyek strategis nasional yang nyata-nyata bahwa proyek strategis nasional itu banyak mudarat, banyak mafsadad, itu bahasa arabnya, bahasa rakyatnya itu banyak menzalimi rakyat kira-kira seperti itu," pungkasnya. (J-2)
PIMPINAN Pusat (PP) Muhammadiyah menyoroti sejumlah proyek strategis nasional (PSN) menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar dan lingkungan ketimbang memberikan nilai kemanfaatan
KETUA Umum Pengurus Pusat Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (PP SNNU) Witjaksono menanggapi isu pagar laut di Kabupaten Tangerang dan meminta PSN PIK 2 dibatalkan.
Kawasan PSN di PIK 2 tersebut juga merupakan hutan mangrove yang dahulu sangat kritis, fungsi lindungnya sudah sangat minim.
KETUA MUI Banten Bidang Informasi dan Komunikasi serta kebudayaan Islam Alwiyan Qosid Syam’un, mengatakan perlu menyampaikan hal-hal yang bersifat faktual menyangkut persoalan di Banten.
MAJELIS (MUI) meminta pemerintah agar pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk (PIK 2) dihentikan.
Fatwa MUI merekomendasikan agar Kemenkum tidak mengeluarkan legalitas sound horeg, termasuk kekayaan intelektual (KI) sebelum ada komitmen perbaikan
Judi dengan berbagai bentuknya termasuk dosa besar. Hal ini karena permainan judi termasuk dalam kategori gharar, yaitu transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian.
Penguatan diplomasi umat tidak hanya dapat dilakukan di tingkat negara atau lembaga resmi, tetapi juga melalui partisipasi masyarakat luas, khususnya generasi muda.
MUI melalui Ketua Bidang Fatwa, Asrorun Ni'am Sholeh, meminta agar pemerintah segera mengambil langkah tegas terkait kasus Ayam Goreng Widuran yang belakangan menuai kontroversi.
Fatwa MUI tidak hanya berdampak secara moral dan keagamaan, tetapi juga menciptakan perubahan struktural dalam perilaku konsumsi masyarakat Indonesia.
Melalui aplikasi ini, umat bisa memilih dan mendapatkan ustaz yang kompeten sesuai kebutuhannya seperti Tahlilan, ceramah lahiran dan khitanan, pernikahan, dan lainnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved