Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) bersama LBH-AP Muhammadiyah, Laskar Merah Putih, LSM KIARA, dan WALHI melakukan pertemuan di kantor MUI, Jakarta, untuk membahas terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) di Kabupaten Tangerang, Banten.
Ketua Tim Tabayyun dan Advokasi MUI, KH Masduki Baidlowi mengatakan, dalam pertemuan tersebut Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini telah sepakat untuk mendesak pemerintah menghentikan Proyek Strategis Nasional di PIK 2 tersebut.
"Sehingga dengan demikian maka kami meminta di dalam rekomendasi itu untuk mencabut, mencabut PSN itu," kata Masduki di Kantor MUI, Jumat (24/1).
Menurut Masduki, PSN di PIK 2 ini telah berdampak buruk terhadap masyarakat sekitar. Dirinya menilai pemerintah perlu mempertimbangkan ulang kelanjutan dari PSN di PIK2 ini.
"Kalau dia memang akhirnya hanya akan menyengsarakan rakyat dan hanya menyenangkan konglomerat kira-kira seperti itu, maka itu jangan dilakukan," ujarnya.
Masduki mengungkapkan bahwa MUI telah membuat rekomendasi pencabutan PSN di PIK 2 ini. Rekomendasi tersebut, lanjutnya, merupakan hasil dari Musyawarah Kerja Nasional MUI.
MUI, kata Masduki, telah mendapatkan sejumlah masukan dari masyarakat terkait dampak negatif dari PSN ini.
"Setelah banyak mendapatkan masukan dari masyarakat di sekitar PIK 2 dan di sekitar proyek strategis nasional yang nyata-nyata bahwa proyek strategis nasional itu banyak mudarat, banyak mafsadad, itu bahasa arabnya, bahasa rakyatnya itu banyak menzalimi rakyat kira-kira seperti itu," pungkasnya. (J-2)
PIMPINAN Pusat (PP) Muhammadiyah menyoroti sejumlah proyek strategis nasional (PSN) menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar dan lingkungan ketimbang memberikan nilai kemanfaatan
KETUA Umum Pengurus Pusat Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (PP SNNU) Witjaksono menanggapi isu pagar laut di Kabupaten Tangerang dan meminta PSN PIK 2 dibatalkan.
Kawasan PSN di PIK 2 tersebut juga merupakan hutan mangrove yang dahulu sangat kritis, fungsi lindungnya sudah sangat minim.
KETUA MUI Banten Bidang Informasi dan Komunikasi serta kebudayaan Islam Alwiyan Qosid Syam’un, mengatakan perlu menyampaikan hal-hal yang bersifat faktual menyangkut persoalan di Banten.
MAJELIS (MUI) meminta pemerintah agar pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk (PIK 2) dihentikan.
Penandatanganan dilakukan di Kantor Pusat MUI, Jakarta, Selasa (10/3), dan MUI diwakili oleh Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI, K.H. Marsudi Syuhud.
LPEU MUI meluncurkan Program Perumahan Merah Putih, sebuah skema hunian berbasis syariah yang ditujukan bagi pekerja sektor informal, khususnya pengemudi ojek online
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan rasa duka yang mendalam atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei.
MUI menilai perbedaan awal Ramadan 1447 H wajar secara teologis. Negara berwenang menetapkan melalui Sidang Isbat agar umat Islam seragam.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH M Cholil Nafis, menyebut awal Ramadan 1447 Hijriah kemungkinan besar akan mengalami perbedaan di kalangan umat Islam Indonesia.
Ketika masyarakat diberdayakan dengan pengetahuan, teknologi, dan dukungan kebijakan yang tepat, mereka dapat menjadi penggerak utama transformasi lingkungan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved