Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian didesak untuk menyertakan calon perempuan untuk jadi salah satu calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.
Cukup banyak WNI di Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang menikah dengan pasangan berbeda kewarganegaraan.
"Hendaklah Mendagri tidak mengambil kebijakan yang dapat menjerumuskan Presiden lewat ketentuan yang dapat menimbulkan polemik dalam kehidupan bernegara kita."
Ketua Umum Apkasi Sutan Riska mengakui bahwa di daerah memang tengah galau dengan mencuat wacana penghapusan tenaga non-ASN atau tenaga honorer pada 2023 mendatang.
Tito mengatakan ASN adalah tenaga profesional yang menjadi motor pemerintah. Sehingga ASN harus fokus melayani masyarakat terlepas dari siapapun pemimpin yang terpilih.
Kemendagri mengingatkan peran penting ASN, yakni menjadi motor penggerak bagi kesuksesan agenda pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Andi Arif mengaitkan kedatangan oknum partai Demokrat dengan kasus Gubernur Papua Lukas Enembe.
Suhajar menjelaskan, SE tersebut hanya memberikan persetujuan kepada Plt, Pj, maupun Pjs kepala daerah secara terbatas
Kepala BSKDN Kemendagri Eko Prasetyanto menyampaikan saat ini Kemendagri memiliki 431 analis kebijakan
Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Ardian dihukum delapan tahun penjara.
Kemendagri dan BNPP meraih opini WTP atas Laporan Keuangan oleh BPK RI sebanyak delapan kali berturut-turut sejak 2014
Menurut Eko, mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap program dan kebijakan merupakan strategi pemerintah untuk mempercepat pembangunan di pusat maupun daerah.
Ekosistem kota cerdas merupakan kombinasi dari efektivitas pengelolaan sumber daya, kolaborasi lintas sektor, dan keterpaduan kebijakan pusat-daerah
Menurut Tito, karena sumber pertumbuhan berada di perkotaan, maka konsentrasi penduduk perlu dikelola
Rakornas bertujuan membangun kolaborasi dengan mengajak partisipasi seluruh peserta melakukan penajaman dan penyelarasan pembentukan perda dengan peraturan perundang-undangan.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benny Irwan mengatakan nama ketiga kandidat Pj telah diserahkan pekan ini.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan tagline 'Keuda Digital' berhasil membuat terobosan yang andal di bidang pengelolaan keuangan daerah.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menuturkan proses pelantikan PJ 3 DOB Papua akan dilakukan di akhir bulan Oktober 2022.
Pelaksanaan optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bagian dari upaya meningkatkan pendapatan daerah.
Ini guna mengantisipasi potensi-potensi kerawanan di tengah-tengah masyarakat seperti hoaks, ujaran kebencian, dan hal-hal yang dapat merusak proses demokrasi.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved