Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Ardian Nervianto mengungkapkan, hingga Jumat (28/8) malam realisasi anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2020 untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah hampir selesai yaitu Rp9,936 triliun atau 97,05% dari pagu anggaran.
"Sedangkan pencairan untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp3,313 triliun atau 95,56%, dan anggaran pengamanan Rp740,921 miliar atau 48,67%," kara Ardian melalui pesan singkat, di Jakarta, Sabtu (29/8).
Ardian menambahkan, untuk KPUD, sudah 240 Pemda yang realisasi anggaran Pilkadanya telah mencapai 100%. Sementara itu, ada 29 Pemda yang realisasi anggaran Pillkadanya masih dibawah 40$, salah satunya Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara.
Baca juga ; Bawaslu Sulit Awasi Kampanye Pilkada di Whatsapp
Untuk realisasi kepada Bawaslu Ardian menuturkan data sampai saat ini terdapat 242 Pemda yang telah 100%, kemudian ada 25 Pemda yang realisasinya antara 40% dan masih ada tiga pemda yang pencairannya masih di bawah 40%.
Ardian juga menyampaikan penganggaran untuk pengamanan sampai, terdapat 79 Pemda telah 100% transfer ke pihak pengamanan. (OL-7)
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan bahwa DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 5,5 juta penduduk Indonesia bercerai pada 2025.
Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2025 yang dihimpun, diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa. Penduduk laki-laki memiliki jumlah lebih tinggi.
MAYORITAS penduduk Indonesia saat ini berada pada kelompok usia produktif. Hingga Semester II Tahun 2025, sebanyak 199.026.595 jiwa berada di rentang usia 15 hingga 64 tahun.
DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
Persentase perekaman KTP-el telah mencapai 97,47 persen, yakni 206.467.957 jiwa dari total wajib KTP sebsar 211.826.747 jiwa.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved