Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
DIREKTUR Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Ardian Nervianto mengungkapkan, hingga Jumat (28/8) malam realisasi anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2020 untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah hampir selesai yaitu Rp9,936 triliun atau 97,05% dari pagu anggaran.
"Sedangkan pencairan untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp3,313 triliun atau 95,56%, dan anggaran pengamanan Rp740,921 miliar atau 48,67%," kara Ardian melalui pesan singkat, di Jakarta, Sabtu (29/8).
Ardian menambahkan, untuk KPUD, sudah 240 Pemda yang realisasi anggaran Pilkadanya telah mencapai 100%. Sementara itu, ada 29 Pemda yang realisasi anggaran Pillkadanya masih dibawah 40$, salah satunya Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara.
Baca juga ; Bawaslu Sulit Awasi Kampanye Pilkada di Whatsapp
Untuk realisasi kepada Bawaslu Ardian menuturkan data sampai saat ini terdapat 242 Pemda yang telah 100%, kemudian ada 25 Pemda yang realisasinya antara 40% dan masih ada tiga pemda yang pencairannya masih di bawah 40%.
Ardian juga menyampaikan penganggaran untuk pengamanan sampai, terdapat 79 Pemda telah 100% transfer ke pihak pengamanan. (OL-7)
UU Pempda mengamanatkan pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat bisa mendampingi apabila kabupaten/kota di bawahnya mengalami permasalahan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengangkat Teguh Setyabudi sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Food Station Tjipinang Jaya.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean menegaskan komitmennya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan anggaran tahun (TA) 2026.
Pemerintah daerah agar memastikan pembentukan Satgas Ormas di seluruh kabupaten/kota dan rutin mengevaluasi kinerjanya.
BSKDN Kemendagri menegaskan pentingnya penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD untuk wujudkan kemandirian ekonomi daerah.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved