Dorong Konsumsi, Segerakan Belanja

INDONESIA memiliki waktu satu bulan untuk menyelamatkan diri dari resesi. Dalam periode itu, belanja negara dan daerah harus digenjot maksimal. Konsumsi masyarakat harus didorong sehingga perekonomian nasional akan terdongkrak.

“Di kuartal III, kita masih punya satu bulan. Kita masih punya kesempatan di September ini. Kalau (pertumbuhan ekonomi) kita nanti masih
minus, artinya kita masuk resesi,” ucap Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan kepada para gubernur dalam Rapat Terbatas Menghadapi Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) secara Virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Sebelumnya, meski negara-negara lain telah memasuki resesi, pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I 2020 tercatat masih positif, yakni 2,97%. Akan tetapi, pada triwulan II, pertumbuhan negatif tidak terhindarkan, perekonomian pun bertumbuh minus 5,3%. Jika di triwulan III pertumbuhan minus kembali terulang, Indonesia bakal memasuki resesi.

Demi menghindari hal itu, Presiden mendesak seluruh gubernur, bupati, dan wali kota agar benar-benar fokus dalam penyaluran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APDB). Apalagi hingga 27 Agustus 2020, secara nasional, rata-rata realisasi APBD baru mencapai 44%. Belanja kabupaten/kota pun hanya sedikit lebih tinggi, yakni 48,8% (lihat grafik).

“Realisasi APBD harus betul-betul jadi konsentrasi harian. Para gubernur harus mengingatkan bupati dan wali kota yang masih rendah, baik dalam pengadaan barang dan jasa maupun belanja modal dan bansos. Semua harus disegerakan sehingga bisa meningkatkan konsumsi masyarakat dan meningkatkan ekonomi daerah,” tegas Kepala Negara.

Secara terpisah, ekonom Aviliani berpendapat, untuk menghindari resesi akibat covid-19, kebijakan sektor rill atau sisi permintaan harus diperbaiki, khususnya terkait tiga pelaku ekonomi, yaitu individu rumah tangga, korporasi, dan UMKM.

Menyusut

Pada kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah memutuskan melanjutkan program PEN pada 2021 dengan anggaran Rp356,5 triliun, lebih kecil daripada anggaran PEN 2020 yang sebesar Rp695,20 triiliun. Menyusutnya anggaran itu didasari asumsi perekonomian nasional yang mulai membaik secara bertahap.

“Di tahun 2021 langkah lanjutan program PEN akan dilakukan, dari penanganan bidang kesehatan melalui pengadaan vaksin dan perbaikan di bidang kesehatan, perlindungan sosial, hingga ke dukungan pada dunia usaha dan UMKM,” papar Menkeu saat memberikan tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPR terhadap RAPBN 2021 dan nota keuangan dalam sidang paripurna di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Menkeu juga menegaskan optimismenya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 akan berada di kisaran 4,5% hingga 5,5%. (Mir/Des/Try/X-6)