Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan tahapan pilkada serentak 2020 harus menjalankan protokol kesehatan. Oleh sebab itu, tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah yang akan berlaku mulai besok, Jumat (4/9) hingga Minggu (6/9) tidak boleh terdapat pengerahan masa atau konvoi.
"Besok, atau mulai tanggal 4 hingga 6 September merupakan tahapan pendaftaran calon. Maka harus diumumkan dan saya tegaskan tidak boleh ada arak-arakan atau konvoi dalam pendaftaran yang tidak mengindahkan protokol kesehatan," ujar Tito pada Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelanggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2020 melalui video conference, Kamis (3/9).
Menurut dia, pelaksanaan tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah di 270 daerah yang akan menggelar pilkada harus mentaati protokol kesehatan. Pengumpulan massa yang berlebihan harus dihindari oleh seluruh pasangan calon.
Ia menekankan supaya tahapan ini hanya diikuti beberapa orang saja selain pasangan calon. Selain itu, menuju atau setelah proses pendaftaran pun tidak boleh ada kerumunan pendukung, konvoi atau kegiatan yang berpotensi menyebabkan penularan covid-19.
"Pendaftaran dilakukan dengan terbatas dan bisa menggunakan media massa dan virtual tidak seperti dulu rombongan ramai. Hari ini harus disampaikan karena besok poin pentingnya (waktu pendaftaran dimulai)," pungkasnya. (OL-4)
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Pertemuan itu bakal membuahkan berbagai rekomentasi, termasuk dapat tidaknya hasil kajian
Hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan kegiatan adalan kualitas layanan serta ketersediaan anggaran
Satgas Premanisme dibentuk untuk menegakkan aturan yang sebenarnya sudah ada.
Ada biaya besar yang harus dikeluarkan dalam pesta demokrasi bersifat langsung tersebut dan sebenarnya bisa dilakukan melalui mekanisme demokrasi yang lain.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved