Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
Ketua Bawaslu RI Abhan menuturkan, apabila PKPU tidak segera dibuat akan ada kekosongan hukum dalam hal penegakan hukum pilkada.
“Keberhasilan Depok akan menjadi kunci keberhasilan Jakarta melawan Pandemi Covid-19. Jakarta adalah megapolitan yang menyatu dengan kota-kota satelit di sekitarnya, termasuk Depok."
Dampak dari pandemi covid-19 memukul semua sektor tidak hanya kesehatan.
Pengurangan anggaran dalam postur APBD DKI menyasar pos belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hingga belanja modal.
Hal itu menyusul dikeluarkannya Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang ditandatangani pada 21 April 2020 terkait pilkada.
Sementara itu, sepuluh tahapan yang tersisa harus dihentikan karena pandemi covid-19. Adapun total dana untuk penyelenggaraan pilkada 2020 sebesar Rp9,9 triliun.
Kalau kita lihat angka pengangguran ini relatif menurun dalam 3 tahun terakhir, meski tingkat pengangguran masuk ranking ke-3 setelah Banten dan Jawa Barat
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria yang baru saja dilantik pada pekan lalu bisa membantu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Kerja sama antarprovinsi untuk mengimbau warganya agar tidak pulang kampung juga difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
Itu mengacu Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020, bahwa pemda harus mengalokasikan anggaran untuk penanganan covid-19.
Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengumumkan akan adanya pengurangan dana transfer ke daerah hingga Rp94 triliun.
Anggaran yang mencapai Rp 10,6 triliun dialokasikan untuk penanganan kesehatan, dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial.
Raker tersebut membahas lebih jauh sejumlah usulan waktu penyelenggaraan yang tepat terkait dengan kelanjutan pelaksanaan pilkada serentak yang ditunda hingga Desember 2020
Jika kepala daerah belum juga menyampaikan laporan hasil penyesuaian APBD, Menteri Keuangan akan melakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan atau Dana Bagi Hasil (DBH).
Jumlah itu merupakan data terakhir yang masuk pada Minggu (12/4). Menurutnya jumlahnya akan bertambah, karena data terhimpun masih 93,73%.
Penanggulangan pandemi virus korona perlu disikapi serius dan seirama oleh pemerintah pusat dan daerah.
Mulai Selasa (14/4) hingga Kamis (16/4) mendatang akan mengkoordinasi pemerintah daerah untuk berkomunikasi langsung dengan kementerian dan lembaga terkait.
Menurut Tito, kini banyak negara sudah menggunakan istilah perang dalam menanggulangi covid-19, India misalnya gunakan war on covid, begitu pula Inggris dan Amerika
Peran pemerintah daerah juga berguna dalam memberikan data untuk keperluan produksi dan distribusi alat-alat yang dibutuhkan.
Kementerian Dalam Negeri telah mendata perusahaan nasional dalam negeri dan kapasitas produksi mereka di dalam memenuhi semua kebutuhan tersebut.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved