Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
Beberapa poin usulan yang disampaikan Kemendagri kepada KPU RI dalam PKPU seperti pengaturan pembatasan sosial dalam rapat umum atau rapat tertutup dengan jumlah peserta maksimal 50 orang.
Mendagri selaku pembina pemerintah daerah harus terus mengawasi dan menindak kepala daerah yang tidak menaati protokol kesehatan.
Peringatan keras harus dilakukan pemerintah pusat ke pimpinan daerah yang meremehkan covid-19.
Saat ini persediaan blangko KTP-E cukup. Makanya saya menargetkan September 2020 seluruh PRR dan suket harus habis dicetak menjadi KTP-E
Anggaran program PEN 2021 lebih kecil daripada anggaran PEN 2020 karena perekonomian nasional diasumsikan mulai membaik secara bertahap.
Daerah diminta menyusun peraturan kepala daerah terkait penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam mengendalikan covid-19
Teguran keras untuk Bupati Muna Barat dan Bupati Muna itu terkait kegiatan politik dua kepala daerah tersebut yang banyak menuai sorotan masyarakat.
"Sedangkan pencairan untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp3,313 triliun atau 95,56%, dan anggaran pengamanan Rp740,921 miliar atau 48,67%," kara Ardian
Kemendagri sampai dua kali mengeluarkan siaran pers.
Mendagri pergi ke Singapura untuk pertemuan dan atas undangan dari Minister for Home Affairs Singapura.
Dia membenarkan surat yang dikeluarkan Sekjen Kemendari M Hudori yang beredar luas di wartawan tentang tata cara penandatanganan surat Kemendagri.
Lebih lanjut, Benni Irwan menjelaskan surat yang diralat hanyalah Surat Nomor: 821.1/4837/SJ tanggal 28 Agustus 2020
Dalam pencegahan dan penanganan Covid-19, kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi, harus sama-sama diselamatkan.
Rapat kerja antara lain membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Pilkada menjadi salah satu kerawanan praktik korupsi lantaran biaya politik yang mahal.
Pemprov Sumsel tetap gencar menyosialisasikan pergub yang nantinya mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, meskipun pergub tersebut masih menunggu verifikasi Mendagri
"Maka kalau PSBB (pembatasan sosial berskala besar) harus semua, PSBB Jakarta berakhir terus lanjut PSBB di sini (Depok) jadi pingpong. Kalau pingpong kapan kelarnya?"
Mantan Kapolri itu juga meminta seluruh warga Kota Depok patuh menerapkan protokol kesehatan.
Daerah perlu untuk mempercepat realisasi pendapatan dan belanja di antaranya dengan mengintensifkan dan mengekstensifi kasi sumber-sumber pendapatan yang ada.
Memasuki semeser kedua tahun ini, Kemendagri mencatat ada 39 kabupaten/kota yang belanjanya diatas rata-rata nasional atau 47,46%.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved