NEWSTICKER

Berita Terbaru Kemendagri Hari Ini

Pakta Integritas Cegah Kelancungan
24/8/2020 04:47
Pilkada menjadi salah satu kerawanan praktik korupsi lantaran biaya politik yang mahal.
Pemberlakuan Pergub Protokol Kesehatan di Sumsel Ditunda
14/8/2020 08:19
Pemprov Sumsel tetap gencar menyosialisasikan pergub yang nantinya mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, meskipun pergub tersebut masih menunggu verifikasi Mendagri
Mendagri Minta Penanganan Covid-19 di Jabodetabek Serentak
14/8/2020 07:12
"Maka kalau PSBB (pembatasan sosial berskala besar) harus semua, PSBB Jakarta berakhir terus lanjut PSBB di sini (Depok) jadi pingpong. Kalau pingpong kapan kelarnya?"
Daerah Lain Diminta Ikuti Gerakan 2 Juta Masker
14/8/2020 06:25
Mantan Kapolri itu juga meminta seluruh warga Kota Depok patuh menerapkan protokol kesehatan.
Mendagri Evaluasi Berkala Realisasi APBD 2020
13/8/2020 04:03
Daerah perlu untuk mempercepat realisasi pendapatan dan belanja di antaranya dengan mengintensifkan dan mengekstensifi kasi sumber-sumber pendapatan yang ada.
Kemendagri Terbitkan Instruksi Percepat Realisasi Anggaran Daerah
12/8/2020 19:00
Memasuki semeser kedua tahun ini, Kemendagri mencatat ada 39 kabupaten/kota yang belanjanya diatas rata-rata nasional atau 47,46%.
Mendagri Desak Kepala Daerah Segera Belanjakan APBD
12/8/2020 01:00
Ia menegaskan, realisasi anggaran sangat dibutuhkan untuk mendukung pemulihan ekonomi.
Jelang Pilkada, Data Covid-19 Diumumkan Per Kabupaten Kota
10/8/2020 08:26
Pemimpin kabupaten dan kota yang tidak dapat mengendalikan laju penyebaran covid-19, akan menjadi sasaran empuk bagi lawan politik.
Mendagri Sebut Pilkada Picu Kepala Daerah Serius Tangani Covid-19
10/8/2020 07:23
Dalam Pilkada 2020 terdapat 203 kepala daerah dari 270 daerah yang berpotensi kembali ikut berkompetisi.
Pencairan Dana Pilkada belum Tuntas
09/8/2020 05:06
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian meminta pemda tidak menahan pencairan dana pilkada. Bila ada kesengajaan penahanan dipastikan akan diketahui oleh pihaknya.
Madrasah Boleh Belajar Tatap Muka di Zona Kuning Asal...
08/8/2020 07:05
MENTERI Agama Fachrul Razi membolehkan madrasah di zona hijau dan kuning untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Namun, ada syaratnya.
Kemenag: SKB 4 Menteri Pembelajaran Masa Pandemi Dikaji Intensif
07/8/2020 13:49
"Kemenag telah melakukan banyak hal untuk mengantisipasi dan merespon realitas pandemi ini. Seperti pembelajaran e-learning, kuota murah dan lain-lain."
Data DPO Masuk Basis Data Kependudukan Kemendagri
07/8/2020 10:25
Kemdagri memasukan fitur DPO dalam data kependudukan dan catatan sipil.Sehingga otomatis memberikan peringatan bila ada pengajuan pembuatan dokumen kependudukan.
Belajar dari Kasus Joker, Kejagung-Kemendagri Eratkan Sinergitas
06/8/2020 22:10
Salah satu aspek dalam kerja sama tesebut ialah kerja sama terkait Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data ependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).
Mendagri: Maksimalkan Database Dukcapil untuk Penegakan Hukum
06/8/2020 21:44
Tito Kejagung yang berwenang dapat meningkatkan pemanfaatan database Dukcapil dalam mendukung penyidikan dan penyelidikan khususnya dalam tindak pidana korupsi.
Mendagri Minta Ada Simulasi Protokol Covid-19 di Sekolah
04/8/2020 07:17
Penting menekankan pembelajaran tatap muka dengan kedisiplinan protokol kesehatan sehingga proses pembelajaran tatap muka nantinya tidak menjadi media penyebaran covid-19.
Soal Rambut Pirang Pasha Ungu, Mendagri Ingatkan Soal Etika
01/8/2020 12:34
Tito mengatakan, di lembaga pendidikan tinggi seperti IPDN, Akabri, dan Akpol diajarkan supaya para calon birokrat berpenampilan baik.
2 Daerah Cairkan Dana Pilkada di Bawah 40%, Mendagri: Selidiki!
01/8/2020 10:47
Kedua daerah itu adalah Halmahera Barat dan Halmahera Utara.
Pilkada Ajang Adu Tangani Covid-19
01/8/2020 04:43
Seluruh peserta pilkada diingatkan untuk mematuhi larangan politisasi bantuan sosial oleh calon kepala daerah.
Kemendagri Ancam Kepala Daerah Bandel
27/7/2020 06:01
Apabila sampai dengan minggu pertama Agustus belum mentransfer 100% NPHD untuk pilkada, mereka akan dipanggil ke Jakarta untuk mendapatkan pengarahan khusus dari Mendagri.