NEWSTICKER

Berita Terbaru Kemendagri Hari Ini

Bawaslu Sulit Lakukan Penegakan Hukum Pilkada tanpa Revisi PKPU
07/5/2020 11:48
Ketua Bawaslu RI Abhan menuturkan, apabila PKPU tidak segera dibuat akan ada kekosongan hukum dalam hal penegakan hukum pilkada.
Tito: Depok Jadi Kunci Keberhasilan Jakarta Lawan Covid-19
05/5/2020 11:01
“Keberhasilan Depok akan menjadi kunci keberhasilan Jakarta melawan Pandemi Covid-19. Jakarta adalah megapolitan yang menyatu dengan kota-kota satelit di sekitarnya, termasuk Depok."
Mendagri Tegaskan Narasi Covid-19 Daerah dan Pusat Harus Sama
05/5/2020 08:37
Dampak dari pandemi covid-19 memukul semua sektor tidak hanya kesehatan.
Pastikan Jaring Pengaman, Pemprov DKI Anggarkan Rp 7,6 Triliun
29/4/2020 17:51
Pengurangan anggaran dalam postur APBD DKI menyasar pos belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hingga belanja modal.
Pemda Diminta Tidak Mengalihkan Dana Pilkada
25/4/2020 14:30
Hal itu menyusul dikeluarkannya Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang ditandatangani pada 21 April 2020 terkait pilkada.
Kemendagri Tegaskan Dana Pilkada bukan untuk Tangani Korona
24/4/2020 12:16
Sementara itu, sepuluh tahapan yang tersisa harus dihentikan karena pandemi covid-19. Adapun total dana untuk penyelenggaraan pilkada 2020 sebesar Rp9,9 triliun.
Kabar Baik, Tito Sebut Angka Pengangguran DKI Menurun
23/4/2020 17:24
Kalau kita lihat angka pengangguran ini relatif menurun dalam 3 tahun terakhir, meski tingkat pengangguran masuk ranking ke-3 setelah Banten dan Jawa Barat
Mendagri Tito Minta Wagub Bantu Anies Distribusi Bansos Covid-19
23/4/2020 12:41
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria yang baru saja dilantik pada pekan lalu bisa membantu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Pemerintah tidak Grusa-Grusu Hadapi Covid-19
23/4/2020 08:33
Kerja sama antarprovinsi untuk mengimbau warganya agar tidak pulang kampung juga difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
Belum Refocusing Anggaran, 13 Pemda Terancam Pembekuan DAU
16/4/2020 14:50
Itu mengacu Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020, bahwa pemda harus mengalokasikan anggaran untuk penanganan covid-19.
Pemda Harus Sesuaikan APBD 2020
15/4/2020 16:31
Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengumumkan akan adanya pengurangan dana transfer ke daerah hingga Rp94 triliun.
Kemendagri: Anggaran Penanganan Covid-19 di Jakarta Paling Besar
15/4/2020 10:39
Anggaran yang mencapai Rp 10,6 triliun dialokasikan untuk penanganan kesehatan, dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial.
Pilkada Serentak Desember 2020
15/4/2020 05:45
Raker tersebut membahas lebih jauh sejumlah usulan waktu penyelenggaraan yang tepat terkait dengan kelanjutan pelaksanaan pilkada serentak yang ditunda hingga Desember 2020
Realokasi APBD untuk Covid-19 Diperpanjang Jadi 2 Minggu
14/4/2020 08:32
Jika kepala daerah belum juga menyampaikan laporan hasil penyesuaian APBD, Menteri Keuangan akan melakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan atau Dana Bagi Hasil (DBH).
93% Daerah telah Realokasi APBD untuk Covid-19
13/4/2020 11:31
Jumlah itu merupakan data terakhir yang masuk pada Minggu (12/4). Menurutnya jumlahnya akan bertambah, karena data terhimpun masih 93,73%.
DPR: Pastikan Dana dan Program Lawan Covid-19 Tepat Sasaran
12/4/2020 08:26
Penanggulangan pandemi virus korona perlu disikapi serius dan seirama oleh pemerintah pusat dan daerah.
Kemendagri Minta Pemda Eratkan Koordinasi
12/4/2020 08:15
Mulai Selasa (14/4) hingga Kamis (16/4) mendatang akan mengkoordinasi pemerintah daerah untuk berkomunikasi langsung dengan kementerian dan lembaga terkait.
Mendagri: Hadapi Covid-19 Seperti Kondisi Perang
08/4/2020 16:32
Menurut Tito, kini banyak negara sudah menggunakan istilah perang dalam menanggulangi covid-19, India misalnya gunakan war on covid, begitu pula Inggris dan Amerika
Banyak UMKM yang Bisa Dimobilisasi untuk Pemenuhan APD
08/4/2020 08:53
Peran pemerintah daerah juga berguna dalam memberikan data untuk keperluan produksi dan distribusi alat-alat yang dibutuhkan.
Mendagri Sebut Daerah Kekurangan Alat Kesehatan
08/4/2020 05:52
Kementerian Dalam Negeri telah mendata perusahaan nasional dalam negeri dan kapasitas produksi mereka di dalam memenuhi semua kebutuhan tersebut.