Pemberlakuan Pergub Protokol Kesehatan di Sumsel Ditunda

GUBERNUR Sumatra Selatan Herman Deru mengumumkan larangan dan sanksi protokol kesehatan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sumsel belum dapat diberlakukan. Hal ini karena masih menunggu verifikasi dari Menteri Dalam Negeri. Sedianya, peraturan tersebut mulai diterapkan pada awal bulan ini.

"Memang seharusnya kita sudah berlakukan. Tapi belum ada verifikasi dari Mendagri. Sekarang kita masih menunggu itu," kata Herman Deru, Jumat (13/8).

Meski begitu, Pemprov Sumsel tetap aktif menyosialisasikan protokol kesehatan dan sanksi bagi pelanggarnya. Harapannya, kesadaran masyarakat untuk patuhi protokol kesehatan semakin kuat. Hingga kini, Sumsel masih memiliki penyebaran kasus positif covid-19.

Saat ini, di Sumsel tercatat ada 3.805 kasus positif covid-19, 203
orang meninggal dunia. Sementara pasien sembuh tercatat ada 2.415 orang. Dengan dimulainya protokol kesehatan, ucap Herman Deru, akan membantu memutus mata rantai penyebaran covid-19.

"Harapan saya, tanpa harus adanya Pergub, masyarakat sudah sadar untuk disiplin protokol kesehatan. Disiplin gunakan masker, disiplin tidak mengikuti kerumuman, disiplin menjaga jarak dan disiplin cuci tangan. Ini demi kita bersama, karena kita tidak tahu kapan covid-19 ini berakhir," ujarnya.

Baca juga: Gubernur Sumsel Minta BLT Jangan Salah Sasaran

Rencananya, dalam Pergub mengenai protokol kesehatan akan diterapkan denda bagi masyarakat dan pemilik usaha (baik toko, restoran, hingga perusahaan) yang melanggar mulai Rp100.000 hingga Rp500.000.

"Namun bagi pemilik usaha yang nakal, tentu sanksi akan sangat berat yakni bisa pada penutupan izin usaha," imbuhnya.

Ia juga menegaskan, hingga saat ini baik sosialisasi, imbauan maupun edukasi protokol kesehatan gencar dilakukan. Bahkan, upaya tracking dan tracing masih masif dan terus berjalan.

"Kita terus melakukan berbagai cara strategis agar kedisiplinan masyarakat terus tumbuh, sehingga upaya percepatan penanganan pandemi ini dapat tercapai," pungkasnya.(OL-5)