Mendagri Minta Penanganan Covid-19 di Jabodetabek Serentak

MENTERI Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyebut penanganan pandemi covid-19 di Kota Depok, Jawa Barat perlu kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya. Sebab tidak bisa hanya diserahkan kepada Pemerintah Kota Depok.

Tito mengatakan kepadatan penduduk di Kota Depok tinggi sekali. Selain itu, batas wilayah Depok dengan daerah lain tidak dipisahkan alam seperti Bali dan Lombok.

"Penanganan pandemi tidak bisa dilaksanakan Depok sendirian, perlu kolaborasi daerah sekitarnya," ucap Tito saat Launching Gerakan 2 Juta Masker di Kantor Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (13/8).

Baca juga: PSBB Transisi tidak Efektif

Mantan Kapolri itu mengaku pernah menyampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Banten Wahidin, dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil terkait penanganan covid-19. Wilayah Jabodetabek perlu kebijakan bersama-sama atau serentak.

"Maka kalau PSBB (pembatasan sosial berskala besar) harus semua, PSBB Jakarta berakhir terus lanjut PSBB di sini (Depok) jadi pingpong. Kalau pingpong kapan kelarnya?" ucap dia.

Belum lagi, sambung Tito, kita tidak bisa melakukan karantina wilayah yang efektif dan kita sebut lockdown.

"Tapi masih banyak yang belum paham apa itu lockdown. Depok berat untuk lockdown: satu secara geografis sulit, tidak ada batas wilayah. Kedua, setiap kita lockdown harus disertai dengan stay at home, misal dalam sebulan lockdown, dia harus siap dengan makanannya, logistiknya, internetnya supaya bisa main-main gak bosan, yang tidak mampu harus dibiayai, supaya dia bisa bertahan hidup dalam sebulan," imbuhnya.

Jika ingin lockdown harus butuh dukungan kemampuan finansial.

"Ketiga, apakah memiliki kapabilitas untuk melakukan setiap orang masuk dari Jakarta setelah bekerja, kemudian masuk lagi ke Depok dia harus melakukan 14 hari karantina. Mana mau dia? Yang ada nanti dipecat bosnya. Karena memang karakternya Depok banyak kerja di Jakarta, tinggalnya di Depok," urainya.

Karena itu, menurut Tito, langkahnya yang paling utama yaitu proteksi perorangan. Seluruh dunia sudah mirip sama, semuanya sama yaitu, satu memakai masker, kedua mencuci tangan, ketiga, menjaga jarak. Keempat mengurangi kerumunan sosial.

"Depok inilah 2,4 Juta penduduk itu lebih besar dari Brunei. Separuh negara Singapura. Dua juta orang di tempat yang sempit. Sehingga kalau kita bicara untuk menerapakan 4 protokol itu, kita sesungguhnya bicara masalah pengendalian sosial. Social control," tegasnya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Wali Kota Depok Mohammad Idris membeberkan data terkait kasus korona di wilayahnya di depan Mendagri Tito Karnavian. Ia melaporkan, Depok kini sudah tidak masuk zona merah.

"Per 11 Agustus, status risiko sedang dengan skor poin 1,86 yang sebelumnya 1,71. Jadi sudah zona oranye, yang sebelumnya zona merah," kata Idris.

Idris mengatakan, angka kesembuhan semakin meningkat dan angka kematian kini sudah lebih rendah dari nasional. Kata dia, laju insidensi, baik kasus konfirmasi, suspek dan kontak erat cenderung mengalami penurunan. (OL-1)