Pakta Integritas Cegah Kelancungan

KEKHAWATIRAN akan suburnya politik uang pada gelaran pilkada serentak 2020 di 270 daerah mencuat. Isu itu juga muncul dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2020, di samping netralitas aparatur sipil negara (ASN) .

Setidaknya ada enam indikator IKP 2020 yang merekam praktik politik uang. Indikator itu meliputi pemberian uang/jasa ke pemilih untuk memilih calon tertentu saat masa kampanye (rawan di 136 kabupaten/kota).

Kemudian, pemberian uang/barang/jasa ke pemilik suara untuk memilih calon pada masa tenang (109 kabupaten/kota) serta pemberian uang/barang/jasa ke pemilik suara untuk memilih calon pada saat pemungutan sua ra (46 kabupaten/kota). Lalu, politik uang kepada pemilik suara untuk memilih calon tertentu (91 kabupaten/kota), mahar politik (37 kabupaten/kota), dan politik uang kepada tokoh untuk memilih calon tertentu di (14 kabupaten/kota). Tekanan ekonomi akibat pandemi covid-19 sangat potensial menyuburkan praktik politik uang.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan komitmen lembaga antirasuah ikut memantau pelaksanaan pilkada serentak yang akan digelar Desember 2020.

KPK bekerja sama dengan penyelenggara pemilihan, juga Kementerian Dalam Negeri, bakal mendatangi langsung para calon kepala daerah untuk menandatangani pakta integritas pencegahan korupsi dan politik uang.

“Yang kami ingin sampaikan bahwa pilkada adalah sarana memilih para pemimpin yang dipercaya oleh rakyat dengan tidak menggunakan dana atau politik uang,” ujar

Firli di Jakarta, pekan lalu. Firli mengatakan pilkada menjadi lantaran biaya politik yang mahal. Kasus-kasus yang menjerat kepala daerah lazimnya terkait dengan imbal jasa pembiayaan pilkada.

Selain pakta integritas dari para calon, KPK meminta masyarakat agar turut mengawasi pendanaan calon kepala daerah dan rekam jejak mereka.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengimbau masyarakat tidak tergiur oleh iming-iming uang dalam pemilihan. Pilkada di masa pandemi covid-19 semestinya justru bisa menjadi momentum mendapatkan kepala daerah yang memiliki komitmen dan program konkret untuk menangani wabah dan pemulihan ekonomi.

Pemilih pun didorong lebih mengutamakan gagasan dan program calon kepala daerah terkait dengan penanganan pandemi. “Narasi ini harus kita angkat supaya masyarakat mendapatkan pemimpin terbaik karena masyarakat membutuhkan pemimpin di masa krisis,” ujar Bahtiar.

Jurus parpol

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuat jurus pencegahan politik uang dengan cara memastikan semua kandidat transparan. Jurus lain, ada pakta integritas yang mesti ditan- datangani untuk memerangi korupsi dan mengharamkan politik uang. “PKS komitmen memerangi politik uang dan mendukung Bawaslu untuk memerangi dan menuntaskan pelaku kriminal ini,” ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada Media Indonesia, kemarin.

Dalam jurus jangka panjang, kata Mardani, PKS sedang memasukkan perang melawan politik uang ke revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dan Pilkada. Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan sependapat bahwa praktik politik uang harus ditekan dengan meningkatkan pengawasan.

“(PKB) ikut mengawasi, termasuk ronda malam H-3, hingga melaporkan tindakan politik uang,” pungkasnya. (Cah/P-2)