Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengalihkan fokus pada penanganan kasus korupsi berskala besar (big fish). Ia menilai publik mulai jenuh dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyasar nilai kecil.
"Masyarakat mengharapkan KPK menindak kasus korupsi kakap yang berdampak besar bagi negara. Terkadang OTT dianggap 'kasus ecek-ecek' oleh publik karena nilai barang buktinya relatif kecil, misalnya di bawah Rp1 miliar," ujar Rudianto melalui keterangan tertulis, Jumat (30/1).
Mengembalikan Kepercayaan Publik
Menurut Rudianto, menjaga kepercayaan masyarakat adalah kunci utama efektivitas pemberantasan korupsi. Jika tren kepercayaan terhadap lembaga antirasuah tersebut menurun, ia menilai perlu ada evaluasi serius terhadap metode pemilihan perkara.
Rudianto juga memberikan catatan kritis agar KPK menghindari pola penanganan yang bersifat tebang pilih atau diskriminatif.
“Tentu kita mau KPK hari ini makin dicintai dan dipercaya masyarakat. Jika ada persepsi negatif, itu berarti ada pola penanganan yang harus diperbaiki,” tegas legislator asal Sulawesi Selatan tersebut.
Selaras Visi Pemerintah
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi tetap menjadi musuh nomor satu bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski KPK telah berdiri selama dua dekade sejak 2002, ia memandang tantangan korupsi di Indonesia masih sangat kompleks.
Rudianto pun menyarankan KPK untuk memperkuat transparansi guna meminimalisir kegaduhan di tengah masyarakat.
“Kita berharap KPK terus bekerja secara profesional, menjaga integritas, dan benar-benar menjawab harapan publik sebagai pedang keadilan,” pungkas Rudianto. (Faj/P-2)
POLITIKUS Partai Nasdem Ahmad Sahroni kembali menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap data terkait aktivitas kejahatan keuangan berbasis lingkungan atau Green Financial Crime (GFC) di Indonesia.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Safaruddin, berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) khusus dengan tiga instansi penegak hukum guna menelusuri kejelasan tindak lanjut laporan dari PPATK.
Pernyataan PPATK yang menyebut di tahun 2025 untuk pertama kalinya Indonesia berhasil menekan angka judi online (Judol) dipertanyakan.
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
Penguatan pengawasan internal dan eksternal perlu dibarengi dengan kewenangan yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif.
PENGUATAN sistem pengawasan hakim kembali dipertanyakan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Depok.
KETUA Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Kota Depok Bambang Setyawan yang terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK diberhentikan sementara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved