Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengalihkan fokus pada penanganan kasus korupsi berskala besar (big fish). Ia menilai publik mulai jenuh dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyasar nilai kecil.
"Masyarakat mengharapkan KPK menindak kasus korupsi kakap yang berdampak besar bagi negara. Terkadang OTT dianggap 'kasus ecek-ecek' oleh publik karena nilai barang buktinya relatif kecil, misalnya di bawah Rp1 miliar," ujar Rudianto melalui keterangan tertulis, Jumat (30/1).
Mengembalikan Kepercayaan Publik
Menurut Rudianto, menjaga kepercayaan masyarakat adalah kunci utama efektivitas pemberantasan korupsi. Jika tren kepercayaan terhadap lembaga antirasuah tersebut menurun, ia menilai perlu ada evaluasi serius terhadap metode pemilihan perkara.
Rudianto juga memberikan catatan kritis agar KPK menghindari pola penanganan yang bersifat tebang pilih atau diskriminatif.
“Tentu kita mau KPK hari ini makin dicintai dan dipercaya masyarakat. Jika ada persepsi negatif, itu berarti ada pola penanganan yang harus diperbaiki,” tegas legislator asal Sulawesi Selatan tersebut.
Selaras Visi Pemerintah
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi tetap menjadi musuh nomor satu bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski KPK telah berdiri selama dua dekade sejak 2002, ia memandang tantangan korupsi di Indonesia masih sangat kompleks.
Rudianto pun menyarankan KPK untuk memperkuat transparansi guna meminimalisir kegaduhan di tengah masyarakat.
“Kita berharap KPK terus bekerja secara profesional, menjaga integritas, dan benar-benar menjawab harapan publik sebagai pedang keadilan,” pungkas Rudianto. (Faj/P-2)
Siapa Kapolresta Sleman Edy? Ini profil Kombes Pol Edy Setyanto Erning Wibowo yang baru menjabat Januari 2026 dan viral usai dipanggil Komisi III DPR.
Kekosongan posisi Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Golkar merupakan implikasi dari ditetapkannya Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI.
Salah satu poin fundamental dalam rekomendasi tersebut adalah penegasan kedudukan Polri sebagai alat negara yang berada langsung di bawah otoritas Presiden.
PEMERINTAH dan Komisi III DPR RI sepakat menjadikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Perdata menjadi inisiatif DPR.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Martin Daniel Tumbelaka, mengapresiasi keberhasilan Bareskrim Polri dalam membongkar sindikat perjudian daring yang mengoperasikan 21 situs.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan pemeriksaan belasan saksi, terkait kasus pemerasan dalam pengisian perangkat desa yang menjerat Bupati Pati Sudewo.
Pakar menanggapi permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kebutuhan peralatan yang lebih canggih untuk menunjang operasi tangkap tangan (OTT).
Indikator keberhasilan KPK tidak seharusnya diukur dari banyak atau sedikitnya OTT, melainkan dari keberanian lembaga antirasuah itu menyasar perkara-perkara strategis dan kontroversial.
Wana Alamsyah mengatakan lemahnya pemberantasan korupsi terlihat dari masih berulangnya kasus korupsi, khususnya yang melibatkan kepala daerah.
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan intensif di Kantor dan Rumah Dinas Bupati Pati, Jawa Tengah, pada Kamis (22/1).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved