Headline
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Kehadiran PLTMG Luwuk mampu menghemat ratusan miliar rupiah dari pengurangan pembelian BBM.
Masyarakat yang mengatasnamakan koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan melakukan penolakan pembahasan revisi undang-undang TNI di Hotel Fairmont Jakarta.
Dari laporan Metro TV, pada sekitar pukul 17.50 WIB atau beberapa menit jelang berbuka puasa, tiga orang dari koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan mendobrak pintu ruangan utama dari samping. Mereka berusaha ingin masuk dan melakukan protes.
Mereka dihalangi oleh protokol yang berjaga, sehingga tak mendapat interaksi apapun dengan anggota panja. Menurut Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus, tidak seharusnya pembahasan revisi undang-undang TNI dilaksanakan secara tertutup dan terkesan diam-diam.
Andri berteriak sambil meminta pimpinan Panja agar membuka pintu. Andri bersama dengan perwakilan dari masyarakat sipil meminta DPR dan kementerian terkait untuk menghentikan rapat panja ini.
"Revisi undang-undang TNI hanya akan menjadi momok baru. Sebab setelah pembahasan rampung, tak menutup kemungkinan dwifungsi abri bisa saja kembali," tegasnya.
"Kami pertanyakan Apa alasan proses pembahasan RUU TNI secara tertutup," imbuh Andri.
Sebelumnya Kontras telah mengirimkan surat terbuka untuk memberikan masukan kepada Komisi I DPR sekaligus meminta untuk menunda proses pembahasan Revisi UU TNI mengingat secara substansi dipandang dan dinilai sangat mengaktivasi kembali dwifungsi militer.
"Oleh karena itu kedatangan kami di sini untuk menuntut proses ini dihentikan selain bertolak belakang dengan kebijakan negara mengenai efisiensi juga terkait dengan pasal dan substansinya jauh dari reformasi sektor keamanan di Indonesia," ujarnya.
"Tuntutan kami jelas untuk hentikan segala proses jangan dilanjutkan Jangan terburu-buru karena itu tidak menunjukkan bahwa baik pemerintah maupun DPR tidak mendengarkan aspirasi masyarakat," tandasnya.(P-1)
DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan, dugaan penangkapan terhadap tiga orang aktivis mahasiswa yang membentangkan poster untuk Gibran.
KOALISI Masyarakat Sipil mengecam keras pernyataan Pemerintah melalui Menteri Kebudayaan Fadli Zon, yang menyatakan bahwa tidak ada bukti dalam pemerkosaan massal Mei 1998.
Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Fadli Zon untuk mencabut pernyataannya secara terbuka, memberikan klarifikasi, dan menyampaikan permintaan maaf.
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
Koalisi masyarakat sipil mendesak Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk membatalkan pengerahan prajurit TNI di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri
KOALISI Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP mengingatkan DPR untuk membuka proses pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Dia mengatakan bahwa penegakan hukum harus terintegrasi melalui KUHAP yang baru, mulai dari penyidik, penuntut, pengadilan, sampai ke tingkat lembaga pemasyarakatan.
Zulfikar menjelaskan revisi UU ASN masuk dalam Prolegnas 2025 yang artinya Komisi II DPR dan Badan Legislasi akan melakukan perubahan kedua terkait undang-undang tersebut.
Ahmad Sahroni menyebutkan bahwa DPR tak bisa menutup-nutupi terkait sidang pembahasan revisi Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).
Massa sempat berhasil menjebol pagar pembatas kaca pos pengamanan, kemudian disusul dengan pemecahan kaca menggunakan batu dan kayu.
Dave mengatakan banyak hal yang perlu dibahas di revisi UU Penyiaran. Karena banyak perkembangan di sektor penyiaran.
Fraksi PDIP menyetujui Revisi UU tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dibahas di Komisi I DPR RI untuk dibahas di tingkat selanjutnya atau naik ke rapat paripurna.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved