Presiden Hadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung

Pemangkasan TKD Lemahkan Otonomi Daerah

Rata-rata daerah hanya mampu mengumpulkan sekitar 30% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Jimly Asshiddiqie: Presiden Harus Perintahkan Wamen Patuh Tidak Rangkap Jabatan

Mahkamah Konstitusi secara resmi melarang wakil menteri atau wamen merangkap jabatan.

Sindir Immanuel Ebenezer, Prabowo: Apa Tidak Ingat Anak Istri ya?

Kepala Negara menekankan yang bersangkutan seharusnya mempertimbangkan perasaan keluarga. Terlebih, ketika keluarga harus melihat yang bersangkutan diborgol.

Ancam Direksi BUMN, Prabowo Colek Jaksa Agung

Presiden pun langsung mendorong Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menindak. "Jaksa Agung ada Jaksa Agung. Jaksa Agung banyak pekerjaan ini,” kata Prabowo.

Prabowo Pastikan tak Melunak dengan Pengusaha Nakal

PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan tidak akan melunak kepada para pengusaha-pengusaha nakal. Dia bahkan memastikan bakal menambah penguasaan lahan untuk negara.

Prabowo: Kalau Saya Berengsek, Saya Bisa Diganti

PRESIDEN Prabowo Subianto mengingatkan para pejabat pemerintah, termasuk direksi dan komisaris di perusahaan negara tetap rendah hati.

MA Klaim Pengangkatan Hakim Itong jadi PNS untuk Syarat Pemberhentian

Dilaporkan bahwa Itong diangkat kembali menjadi PNS di PN Surabaya berdasarkan Surat Keputusan MA per tanggal 21 Agustus 2025.

Setop Obral Remisi untuk Koruptor

Hidupkan kembali pengetatan remisi seperti PP 99. Terdapat dugaan adanya praktik jual-beli remisi. Sanksi pidana bagi Setnov cerminkan ketidakadilan.

Suharto Dilantik Jadi Wakil Ketua MA Bidang Yudisial

PRESIDEN Prabowo Subianto menyaksikan pengucapan sumpah Suharto sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) bidang Yudisial di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8).

Setya Novanto Bebas Bersyarat, Pengacara: Itu Hak yang Diberikan Undang-Undang

KUASA hukum Setya Novanto terpidana kasus mega korupsi proyek KTP elektronik (KTP-E), Maqdir Ismail mengatakan program pembebasan bersyarat atas panjuan PK

Perjalanan Kasus KTP-E, Setnov Bebas Bersyarat dan Paulus Tannos Hindari Hukum

Tannos harusnya menyerah usai saksi ahli yang dibawanya ditolak hakim. Namun, buronan itu tetap menolak untuk dipulangkan ke Indonesia.

Dijerat KPK dan Hukumannya Disunat MA, Johanis Tanak Tanggapi Bebas Bersyaratnya Setnov 

MA sempat mengabulkan upaya hukum luar biasa atau PK yang diajukan terpidana kasus KTP elektronik yanh juga mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto ini.

Saatnya Indonesia Pimpin Dunia Islam

Menolak Desukarnoisasi Tahap Tiga

Serakahnomics dan Kembali ke Jalan Konstitusi Ekonomi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia