Tuntut Pertanggungjawaban Malaysia Imbas Penembakan WNI

ANGGOTA Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Alifudin, mengecam tindakan penembakan yang dilakukan oleh petugas Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) terhadap lima warga negara Indonesia (WNI) yang terjadi pada Jumat, 24 Januari 2025, di perairan Selangor, Malaysia.

Alifudin mengatakan bahwa insiden tersebut adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun.

“Penembakan terhadap WNI yang tengah beraktivitas di luar negeri menunjukkan bahwa perlindungan terhadap warga negara Indonesia masih sangat lemah, baik di luar negeri maupun di negara tetangga seperti Malaysia,” kata Alifudin dalam keterangannya pada Rabu (29/1).

Baca juga : DPR Desak Malaysia Transparan soal Kasus Penembakan WNI

Diketahui, penembakan ini mengakibatkan satu orang WNI meninggal dunia, sementara empat lainnya mengalami luka-luka. Menurut informasi yang dihimpun, penembakan terjadi saat lima WNI yang berlayar berada di perairan Malaysia. Mereka ditembak setelah diduga tidak mengindahkan peringatan dari petugas APMM.

Akan tetapi, Alifudin menilai penembakan tersebut tidak dapat dibenarkan jika mengingat adanya banyak pertanyaan terkait prosedur yang diambil oleh pihak berwenang Malaysia.

“Kami mendesak pemerintah Indonesia untuk segera meminta klarifikasi yang mendalam kepada pemerintah Malaysia terkait insiden ini. Pemerintah harus menuntut pertanggungjawaban atas kematian salah satu WNI dan luka-luka yang diderita oleh warga negara kita,” tegas Alifudin.

Baca juga : Setop Berharap Banyak ke MK

Ia juga menambahkan bahwa aparat keamanan Indonesia harus memastikan bahwa ke depan, insiden serupa tidak terulang lagi.

Lebih lanjut, Alifudin menegaskan pentingnya penguatan diplomasi dan perlindungan terhadap WNI yang bekerja di luar negeri, khususnya di negara-negara yang memiliki hubungan erat dengan Indonesia, seperti Malaysia.

“Pemerintah harus segera mengambil langkah diplomatik yang kuat agar Malaysia tidak menganggap enteng masalah ini. Kami juga mendesak agar ada mekanisme yang lebih jelas terkait prosedur pengawasan dan pengamanan terhadap WNI yang bekerja di sektor perikanan dan sektor lainnya di luar negeri,” ungkapnya.

Baca juga : Butuh Kesadaran DPR dan Pemerintah Sahkan RUU Perampasan Aset

Selain itu, Alifudin menyoroti pentingnya pemerintah Indonesia memberikan pendampingan kepada korban yang selamat dan keluarga korban meninggal.

“Kami akan terus mendampingi keluarga korban dan memastikan bahwa mereka mendapatkan keadilan. Pemerintah melalui Kemenlu dan KemenP2MI harus bertindak cepat untuk memberikan bantuan medis, hukum, dan psikologis bagi mereka yang terlibat dalam insiden ini,” katanya.

Alifudin juga meminta agar pemerintah Indonesia memperkuat peraturan terkait perlindungan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Baca juga : DPR Dorong Pemerintah Baru untuk Tuntaskan Masalah Sosial dan Ekonomi

“Kita tidak bisa lagi membiarkan kasus-kasus kekerasan terhadap WNI dibiarkan tanpa tindakan tegas. Komisi IX DPR RI akan terus mengawasi dan mendorong agar perlindungan terhadap WNI di luar negeri menjadi prioritas utama,” lanjutnya.

Lebih jauh, Alifudin mengimbau agar masyarakat Indonesia tetap tenang dan mempercayakan proses penanganan kasus ini kepada pemerintah.

“Kami yakin pemerintah Indonesia akan segera mengambil langkah tegas untuk menangani insiden ini dan memastikan perlindungan terhadap WNI di luar negeri dapat terjamin dengan baik,” pungkasnya. (Dev/P-3)