DPR Dorong Pemerintah Baru untuk Tuntaskan Masalah Sosial dan Ekonomi

ANGGOTA DPR RI Periode 2024–2029 Neng Eem Marhamah Zulfa, menyampaikan harapannya agar pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto, dapat memprioritaskan penanganan kemiskinan di Indonesia.

Menurutnya, dengan berbagai fasilitas konstitusional yang ada, seperti undang-undang yang baru direvisi maupun yang sudah ada, presiden memiliki peluang besar untuk mengatasi masalah tersebut.

Baca juga : Pembentukan Angkatan Siber TNI Perlu Waktu 7 Tahun

“Saya berharap dengan fasilitas-fasilitas konstitusional yang ada, baik undang-undang yang baru revisi maupun undang-undang yang sudah ada, presiden bisa menjawab persoalan itu,” ujar Neng Eem dikutip dari Antara, Rabu (2/10).

Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa ini menegaskan bahwa peran presiden di suatu negara adalah untuk menangani berbagai permasalahan, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat.

Ia optimistis dengan dukungan hukum dan konstitusi yang kuat, pemerintahan baru dapat menjalankan tugasnya secara optimal selama lima tahun mendatang.

Baca juga : Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Diprediksi Turun Dibandingkan Sebelumnya

“Keberadaan presiden itu dalam rangka untuk menangani berbagai permasalahan yang ada di Indonesia ini untuk rakyatnya,” lanjutnya.

Sementara itu, anggota DPR RI lainnya Esti Wijayanti menyoroti beberapa pekerjaan rumah yang masih perlu diselesaikan oleh pemerintah dan DPR, terutama terkait masalah sosial, seperti penurunan angka stunting dan kemiskinan.

Politikus dari PDI Perjuangan itu menyebut tantangan ini masih terlihat nyata di tengah masyarakat, dengan banyaknya orang yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Baca juga : Program Makan Gratis Bisa makin Bebani Fiskal Negara

“Menurunkan angka stunting dan kemiskinan masih menjadi tantangan. Kita juga masih melihat banyak orang yang harus meminta-minta di pinggir jalan, rumah-rumah yang tidak layak, serta anak-anak yatim yang belum tersentuh kebijakan pemerintah,” ungkap Esti.

Selain kemiskinan, Esti juga menekankan perlunya perhatian serius terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak. Menurutnya, penanganan masalah ini harus dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari berbagai sisi, baik oleh pemerintah maupun DPR.

“Kita butuh pendekatan dari berbagai sisi untuk mengatasi masalah kekerasan seksual terhadap anak,” tambahnya.

Esti berharap, dengan dukungan yang kuat antar-fraksi di DPR serta kerjasama yang solid dengan pemerintah, berbagai kebijakan yang dihasilkan dalam lima tahun ke depan dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat dan meminimalisasi permasalahan sosial yang ada.

“Semoga dalam lima tahun ini kita bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang meminimalisasi permasalahan sosial yang ada,” tutupnya. (Ant/Z-10)