Program Makan Gratis Bisa makin Bebani Fiskal Negara

PENGAMAT ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda berpendapat program makan siang dan susu gratis yang diusung calon presiden (capres) Prabowo Subianto akan membuat beban fiskal negara semakin berat.

Diperkirakan program tersebut membutuhkan anggaran sebesar Rp400 triliun dari pengalihan dana pos anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sebanyak 82,9 juta warga ditargetkan menerima manfaat makan siang dan susu gratis. Penerima tersebut dari kalangan ibu hamil, santri dan murid.

"Mereka butuh anggaran yang mungkin mencapai ratusan triliun rupiah, mulai tahun pertama hingga tahun kelima. Saya rasa keuangan kita enggak akan kuat menopang beban fiskalnya," kata Huda saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (22/2).

Baca juga : Makan Siang dan Susu Gratis Bisa Bikin Anggaran Pendidikan Berkurang Drastis

Ia menegaskan program makan dan susu gratis akan sulit terealisasi dengan baik karena mengorbankan banyak kepentingan uang rakyat. Untuk memenuhi janji kampanye itu, Prabowo berencana memangkas anggaran subsidi energi bahan bakar minyak (BBM), elpiji, dan listrik. Jika ada pengalihan subsidi, masyarakat akan membayar BBM lebih mahal.

"Harus diingat bahwa menaikkan harga BBM dengan mencabut subsidi akan meningkatkan inflasi, beban hidup masyarakat, termasuk masyarakat miskin akan meningkat," terang Nailul.

Alih-alih menciptakan kesejahteraan rakyat, program makan dan susu gratis capres Prabowo diperkirakan akan membuat angka kemiskinan meningkat.

Baca juga : Strategi Kampanye Prabowo-Gibran Dikritik Minim Gagasan

Jika angka kemiskinan terus melonjak, hal ini dianggap tidak sebanding dengan efek makan siang yang nyatanya juga bisa salah sasaran. Ekonom Indef itu pun meramalkan program tersebut akan gagal dieksekusi secara optimal.

"Saya prediksi, makan siang gratis untuk 100% ibu hamil, siswa, dan santri Indonesia tidak akan berhasil hingga 2029. Paling mentok menyasar 51% di 2029," tegas Nailul.

Program pemberian makan dan susu gratis juga dinilai tak bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama ini stagnan di level 5%.

"Program ini kontradiktif jika bisa meningkatkan inflasi. Inflasi yang tinggi artinya daya beli masyarakat tergerus. Ini yang harus diwaspadai," pungkas Nailul. (Z-6)