Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatatkan bahwa tingkat kemiskinan pada September 2025 pada angka sebesar 8,25% atau mengalami penurunan jika dibandingkan kondisi Maret 2025 yang tercatat 8,47%.
"Secara absolut, jumlah penduduk miskin tercatat 23,36 juta orang, turun dari 23,85 juta orang pada Maret 2025. Secara nasional, jumlah rumah tangga miskin mencapai 4,91 juta rumah tangga pada September 2025," ujar Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti saat konferensi pers, Kamis (5/2).
BPS menegaskan pentingnya pemahaman publik terhadap makna dan proses di balik angka-angka kemiskinan. Amalia menjelaskan, garis kemiskinan dihitung berdasarkan pendekatan pengeluaran penduduk yang dikumpulkan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
"Pengeluaran penduduk, baik individu maupun keluarga, biasanya dikeluarkan pada level rumah tangga, seperti pengeluaran untuk listrik, sewa rumah, bahan makanan, dan lain-lain," paparnya.
Garis kemiskinan nasional pada September 2025 tercatat sebesar Rp641.443 per kapita, meningkat apabila dibandingkan pada Maret 2025 yang sebesar Rp609.160. "Selanjutnya, garis kemiskinan rumah tangga secara nasional pada September 2025 tercatat sebesar Rp3.053.269," ungkap dia.
Lebih lanjut, BPS menjelaskan bahwa angka garis kemiskinan rumah tangga bervariasi antarwilayah yang dipengaruhi oleh tingkat harga dan pola konsumsi masyarakat. Sebagai contoh, garis kemiskinan rumah tangga di DKI Jakarta pada September 2025 tercatat sebesar Rp4.578.617, Lampung sebesar Rp2.891.323, dan Papua Pegunungan Rp5.299.557.
Sementara itu, tingkat kemiskinan di perdesaan pada September 2025 tercatat sebesar 10,72%, sedangkan di perkotaan sebesar 6,60%. Baik tingkat kemiskinan di perkotaan maupun perdesaaan mengalami penurunan dibandingkan Maret 2025.
Amalia menambahkan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada September 2025 mengalami penurunan dibandingkan Maret 2025, baik di tingkat perdesaan maupun perkotaan. Hal ini menunjukkan rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin menyempit.
Di sisi lain, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di wilayah perkotaan relatif tetap, sedangkan di wilayah perdesaan menurun. Ini menunjukkan ketimpangan distribusi pengeluaran antar penduduk miskin cenderung stagnan di perkotaan, sedangkan di perdesaan semakin merata.
Secara spasial, penurunan tingkat kemiskinan terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Penurunan paling dalam terjadi di Maluku dan Papua yang turun 0,68% poin.
"Jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yaitu sebanyak 12,32 juta orang atau 52,75% dari keseluruhan penduduk miskin di Indonesia. Sementara itu, jumlah penduduk miskin paling sedikit di pulau Kalimantan (0,88 juta orang) atau sebesar 3,76% dari keseluruhan penduduk miskin di Indonesia," tandasnya. (I-2)
PRESIDEN Prabowo Subianto menekankan pentingnya integrasi program-program strategis pemerintah sebagai langkah percepatan pengentasan kemiskinan.
Sektor perumahan menjadi salah satu instrumen strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
Pemberdayaan masyarakat merupakan kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia.
Desil adalah ukuran statistik yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membagi populasi ke dalam sepuluh kelompok berdasarkan pengeluaran per kapita.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved