Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
DPR RI menggelar fit and proper test terhadap calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pekan depan. Lembaga Antirasuah berharap mendapatkan pimpinan berintegritas.
“Saya pikir yang dibutuhkan adalah pemimpin yang tentunya yang pertama berintegritas dan memiliki determinasi untuk memimpin lembaga ini memberantas korupsi kedepannya,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 15 November 2024.
KPK berharap pimpinan baru ke depannya tidak hanya jago di bidang penindakan kasus korupsi. Sebab, Lembaga Antirasuah turut diperintahkan untuk melakukan pencegahan.
“Tidak hanya mencegah, termasuk menindak juga,” ucap Tessa.
Menurut Tessa, integritas merupakan harga mati bagi pimpinan KPK. Komisioner terpilih nanti juga diharap pindah mengatur lembaga.
“Jadi, intinya integritas dan fungsi manajerial yang mumpuni lah, saya pikir seperti itu,” kata Tessa.
Komisi III bakal menggunakan pendekatan sedikit berbeda dalam fit and proper, terhadap capim maupun calon Dewan Pengawas (cadewas) KPK. Tiap calon 'dikuliti' selama 90 menit.
"Memang karena ada tuntutan dari rekan-rekan anggota Komisi III periode ini, bahwa semaksimal mungkin anggota diberikan kesempatan berbicara yang lama," kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jumat, 15 November 2024.
Menurut dia, durasi itu lebih panjang ketimbang sebelumnya, yakni hanya 60 menit tiap calon. Habiburokhman menyebut fit and proper test kali ini kemungkinan selesai tengah malam. (M-3)
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.
DPR minta pemerintah prioritaskan pencegahan dan mitigasi bencana untuk kurangi kerugian ekonomi yang terus berulang di Indonesia.
Satgas Saber Pangan harus bekerja maksimal mencegah kecurangan harga pangan yang merugikan masyarakat.
Indra merupakan tersangka dalam kasus ini. Di sisi lain, eks Sekjen DPR itu sedang mengajukan praperadilan.
Deputi Gubernur Bank Indonesia terpilih, Thomas Aquinas Muliatna (AM) Djiwandono, memaparkan lima strategi utama yang akan menjadi arah kebijakan Bank Indonesia (BI)
Komisi XI DPR menetapkan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI usai fit and proper test. Menkeu Purbaya berharap ada perspektif fiskal.
Komisi XI DPR RI menetapkan Wakil Menteri Keuangan Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) hanya dalam waktu kurang dari satu jam
Solikin mengatakan bahwa fit and proper test hari ini berjalan lancar dan kondusif. Ia dihadapkan pada lebih dari 30 anggota Komisi XI.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan alasan nama Thomas Djiwandono menjadi salah satu yang disebut mengisi posisi deputi gubernur BI
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved