Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
Partai Nasional Demokrat (NasDem) akan kembali menggelar Kongres yang ke III pada 25-27 Agustus 2024 di JCC, Senayan, Jakarta. Dalam kongres tersebut, partai di bawah kepemimpinan Surya Paloh itu akan mendiskusikan berbagai macam persoalan, mulai dari bidang hukum, ekonomi, lingkungan hingga regenerasi struktur kepengurusan partai.
Ketua CS Kongres III Partai Nasdem Willy Aditya menyebut isu soal hukum penting untuk didalami dalam kongres. Sebab, NasDem menilai ada banyak hal yang perlu diluruskan dalam penegakan hukum di Indonesia.
“Jadi bagaimana aparat penegak hukum, KPK, polisi, jaksa, kita tetap memiliki komitmen. Bagaimana kita yang banyak dibahas di SC tentang nanti dimatangkan di kongres, ada kasus 15 tahun lalu, tahu-tahu baru hari ini diambil. Ini kedaluarsanya bagaimana?” kata Willy di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (23/8).
Baca juga : Buka Pameran di Nasdem Tower, Surya Paloh Tekankan Parpol Harus Mampu Bicara Seni dan Budaya
“Ini jadi muatan yang dibahas di kongres, kewenangannya seperti apa? Jangan-jangan hal itu, membuat bangsa ini tidak pernah maju. Kalau bahasa Bang Surya, inilah mentalitas kepiting itu, crab mentality itu yang baru mau maju, ditarik lagi,” tambahnya.
Terkait ekonomi, Kongres III Partai Nasdem akan banyak mendiskusikan terkait green economy, judi online, pinjaman online (pinjol) serta UMKM. “Kita akan banyak sekali membahas itu,” ucap Willy.
Untuk tema diskusi terkait sistem politik, Willy menyebut Partai Nasdem akan banyak berbicara tentang ambang batas parlemen serta banalitas demokrasi yang terjadi akhir-akhir ini.
Baca juga : NasDem dan PKS Janji Saling Jaga Silaturahmi Pasca-Pemilu 2024
“Kami akan ada isu internasional juga. Kami akan bahas Palestina, krisis lingkungan. Ini yan akan kita dalami di kongres,” kata Willy.
Sementara itu, Ketua OC Kongres III Partai Nasdem Ali Mazi menyampaikan hal terpenting yang akan dibahas adalah mengenai regenerasi struktur kepengurusan partai. Ia menyebut akan ada pergantian ketua umum serta dan majelis tinggi.
“Kita akan menggodok pemilihan ketua umum, penyegaran pengurus Partai Nasdem, mulai dari majelis tinggi sampai di seluruh Indonesia nanti,” ucap Ali.
Ali juga menyampaikan Kongres III Partai Nasdem akan dihadiri kurang lebih 10 kader Partai Nasdem. “Terdiri dari 7 ribu peserta seluruh Indonesia dan 3 ribu peninjau,” imbuhnya. (Dis/P-2)
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menilai munculnya wacana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju pada Pilpres 2029 hal yang wajar.
PARTAI NasDem menanggapi santai langkah PAN yang mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2029 mendatang.
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
MENJELANG Ramadan, kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Ada rindu yang tertahan, ada takut yang samar, dan ada rasa bersalah yang lama bersembunyi di dasar hati.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp14 triliun.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
Kasus OTT hakim di PN Depok memicu evaluasi pengawasan peradilan. Komisi Yudisial (KY) dorong sistem preventif dan penguatan integritas sejak rekrutmen hingga promosi hakim.
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Menurut Budi, penggeledahan juga terjadi di Kantor Pusat Bea dan Cukai. Total uang yang diambil penyidik masih dihitung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved