Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Partai Nasional Demokrat (NasDem) akan kembali menggelar Kongres yang ke III pada 25-27 Agustus 2024 di JCC, Senayan, Jakarta. Dalam kongres tersebut, partai di bawah kepemimpinan Surya Paloh itu akan mendiskusikan berbagai macam persoalan, mulai dari bidang hukum, ekonomi, lingkungan hingga regenerasi struktur kepengurusan partai.
Ketua CS Kongres III Partai Nasdem Willy Aditya menyebut isu soal hukum penting untuk didalami dalam kongres. Sebab, NasDem menilai ada banyak hal yang perlu diluruskan dalam penegakan hukum di Indonesia.
“Jadi bagaimana aparat penegak hukum, KPK, polisi, jaksa, kita tetap memiliki komitmen. Bagaimana kita yang banyak dibahas di SC tentang nanti dimatangkan di kongres, ada kasus 15 tahun lalu, tahu-tahu baru hari ini diambil. Ini kedaluarsanya bagaimana?” kata Willy di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (23/8).
Baca juga : Buka Pameran di Nasdem Tower, Surya Paloh Tekankan Parpol Harus Mampu Bicara Seni dan Budaya
“Ini jadi muatan yang dibahas di kongres, kewenangannya seperti apa? Jangan-jangan hal itu, membuat bangsa ini tidak pernah maju. Kalau bahasa Bang Surya, inilah mentalitas kepiting itu, crab mentality itu yang baru mau maju, ditarik lagi,” tambahnya.
Terkait ekonomi, Kongres III Partai Nasdem akan banyak mendiskusikan terkait green economy, judi online, pinjaman online (pinjol) serta UMKM. “Kita akan banyak sekali membahas itu,” ucap Willy.
Untuk tema diskusi terkait sistem politik, Willy menyebut Partai Nasdem akan banyak berbicara tentang ambang batas parlemen serta banalitas demokrasi yang terjadi akhir-akhir ini.
Baca juga : NasDem dan PKS Janji Saling Jaga Silaturahmi Pasca-Pemilu 2024
“Kami akan ada isu internasional juga. Kami akan bahas Palestina, krisis lingkungan. Ini yan akan kita dalami di kongres,” kata Willy.
Sementara itu, Ketua OC Kongres III Partai Nasdem Ali Mazi menyampaikan hal terpenting yang akan dibahas adalah mengenai regenerasi struktur kepengurusan partai. Ia menyebut akan ada pergantian ketua umum serta dan majelis tinggi.
“Kita akan menggodok pemilihan ketua umum, penyegaran pengurus Partai Nasdem, mulai dari majelis tinggi sampai di seluruh Indonesia nanti,” ucap Ali.
Ali juga menyampaikan Kongres III Partai Nasdem akan dihadiri kurang lebih 10 kader Partai Nasdem. “Terdiri dari 7 ribu peserta seluruh Indonesia dan 3 ribu peninjau,” imbuhnya. (Dis/P-2)
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Sekretaris DHS Kristi Noem mengklaim hukum ditegakkan secara adil, meski Jake Tapper mencecar soal pengampunan bagi penyerang polisi di peristiwa 6 Januari.
Evello mendeteksi adanya 65% percakapan yang memberikan apresiasi terhadap penegakan hukum dan legitimasi kepemimpinan.
Nasim juga menilai penanganan perkara ini mencerminkan ironi penegakan hukum. Di tengah banyaknya kasus besar yang berdampak luas namun berjalan lambat.
MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, penegakan hukum kehutanan dijalankan progresif sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang tengah melakukan penyelidikan terkait kayu gelondongan yang hanyut dan menumpuk usai banjir besar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
survei tentang persepsi publik terhadap Polri oleh CISA sebanyak 68,2 persen responden setuju dengan reformasi polri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved