Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
Partai Nasional Demokrat (NasDem) akan kembali menggelar Kongres yang ke III pada 25-27 Agustus 2024 di JCC, Senayan, Jakarta. Dalam kongres tersebut, partai di bawah kepemimpinan Surya Paloh itu akan mendiskusikan berbagai macam persoalan, mulai dari bidang hukum, ekonomi, lingkungan hingga regenerasi struktur kepengurusan partai.
Ketua CS Kongres III Partai Nasdem Willy Aditya menyebut isu soal hukum penting untuk didalami dalam kongres. Sebab, NasDem menilai ada banyak hal yang perlu diluruskan dalam penegakan hukum di Indonesia.
“Jadi bagaimana aparat penegak hukum, KPK, polisi, jaksa, kita tetap memiliki komitmen. Bagaimana kita yang banyak dibahas di SC tentang nanti dimatangkan di kongres, ada kasus 15 tahun lalu, tahu-tahu baru hari ini diambil. Ini kedaluarsanya bagaimana?” kata Willy di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (23/8).
Baca juga : Buka Pameran di Nasdem Tower, Surya Paloh Tekankan Parpol Harus Mampu Bicara Seni dan Budaya
“Ini jadi muatan yang dibahas di kongres, kewenangannya seperti apa? Jangan-jangan hal itu, membuat bangsa ini tidak pernah maju. Kalau bahasa Bang Surya, inilah mentalitas kepiting itu, crab mentality itu yang baru mau maju, ditarik lagi,” tambahnya.
Terkait ekonomi, Kongres III Partai Nasdem akan banyak mendiskusikan terkait green economy, judi online, pinjaman online (pinjol) serta UMKM. “Kita akan banyak sekali membahas itu,” ucap Willy.
Untuk tema diskusi terkait sistem politik, Willy menyebut Partai Nasdem akan banyak berbicara tentang ambang batas parlemen serta banalitas demokrasi yang terjadi akhir-akhir ini.
Baca juga : NasDem dan PKS Janji Saling Jaga Silaturahmi Pasca-Pemilu 2024
“Kami akan ada isu internasional juga. Kami akan bahas Palestina, krisis lingkungan. Ini yan akan kita dalami di kongres,” kata Willy.
Sementara itu, Ketua OC Kongres III Partai Nasdem Ali Mazi menyampaikan hal terpenting yang akan dibahas adalah mengenai regenerasi struktur kepengurusan partai. Ia menyebut akan ada pergantian ketua umum serta dan majelis tinggi.
“Kita akan menggodok pemilihan ketua umum, penyegaran pengurus Partai Nasdem, mulai dari majelis tinggi sampai di seluruh Indonesia nanti,” ucap Ali.
Ali juga menyampaikan Kongres III Partai Nasdem akan dihadiri kurang lebih 10 kader Partai Nasdem. “Terdiri dari 7 ribu peserta seluruh Indonesia dan 3 ribu peninjau,” imbuhnya. (Dis/P-2)
Penyaluran bantuan yang dilakukan dalam rangka Reses Masa Sidang III Tahun 2025-2026 ini diawali di Kecamatan Ciparay
Program Bestari besutan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki mulai tuai hasil. Dua pemuda resmi bekerja sebagai barista profesional di Arab Saudi. Simak kisahnya!
Bisa jadi kata cemooh berasal dari kata ini; atau setidaknya memiliki nalar dan rasa yang sebangun.
Kegiatan ini menandai dimulainya Safari Ramadan Partai NasDem sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi dan silaturahmi kader dengan masyarakat.
Acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP NasDem di Jakarta dihadiri Surya Paloh, Puan Maharani, Sufmi Dasco, Jusuf Kalla, dan Anies Baswedan.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menghadiri acara buka puasa bersama DPP NasDem
Kejaksaan Agung memastikan kasus dugaan korupsi eks Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin, gugur demi hukum setelah wafat.
Menteri PPPA Arifah Fauzi menekankan transparansi dan keadilan dalam proses hukum Bripda MS, anggota Brimob Polda Maluku, tersangka kekerasan hingga menewaskan anak berusia 14 tahun di Tual.
Hakim MK Suhartoyo menyoroti fragmentasi kewenangan penegakan hukum di laut dalam sidang UU Kelautan. Pakar Soleman B. Ponto menilai kewenangan tangkap Bakamla.
Kasus Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro yang menerima aliran dana narkotika menyoroti kegagalan kebijakan represif di Indonesia dan perlunya dekriminalisasi.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
WAKIL Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum di sektor kesehatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved