Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
Partai Nasional Demokrat (NasDem) akan kembali menggelar Kongres yang ke III pada 25-27 Agustus 2024 di JCC, Senayan, Jakarta. Dalam kongres tersebut, partai di bawah kepemimpinan Surya Paloh itu akan mendiskusikan berbagai macam persoalan, mulai dari bidang hukum, ekonomi, lingkungan hingga regenerasi struktur kepengurusan partai.
Ketua CS Kongres III Partai Nasdem Willy Aditya menyebut isu soal hukum penting untuk didalami dalam kongres. Sebab, NasDem menilai ada banyak hal yang perlu diluruskan dalam penegakan hukum di Indonesia.
“Jadi bagaimana aparat penegak hukum, KPK, polisi, jaksa, kita tetap memiliki komitmen. Bagaimana kita yang banyak dibahas di SC tentang nanti dimatangkan di kongres, ada kasus 15 tahun lalu, tahu-tahu baru hari ini diambil. Ini kedaluarsanya bagaimana?” kata Willy di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (23/8).
Baca juga : Buka Pameran di Nasdem Tower, Surya Paloh Tekankan Parpol Harus Mampu Bicara Seni dan Budaya
“Ini jadi muatan yang dibahas di kongres, kewenangannya seperti apa? Jangan-jangan hal itu, membuat bangsa ini tidak pernah maju. Kalau bahasa Bang Surya, inilah mentalitas kepiting itu, crab mentality itu yang baru mau maju, ditarik lagi,” tambahnya.
Terkait ekonomi, Kongres III Partai Nasdem akan banyak mendiskusikan terkait green economy, judi online, pinjaman online (pinjol) serta UMKM. “Kita akan banyak sekali membahas itu,” ucap Willy.
Untuk tema diskusi terkait sistem politik, Willy menyebut Partai Nasdem akan banyak berbicara tentang ambang batas parlemen serta banalitas demokrasi yang terjadi akhir-akhir ini.
Baca juga : NasDem dan PKS Janji Saling Jaga Silaturahmi Pasca-Pemilu 2024
“Kami akan ada isu internasional juga. Kami akan bahas Palestina, krisis lingkungan. Ini yan akan kita dalami di kongres,” kata Willy.
Sementara itu, Ketua OC Kongres III Partai Nasdem Ali Mazi menyampaikan hal terpenting yang akan dibahas adalah mengenai regenerasi struktur kepengurusan partai. Ia menyebut akan ada pergantian ketua umum serta dan majelis tinggi.
“Kita akan menggodok pemilihan ketua umum, penyegaran pengurus Partai Nasdem, mulai dari majelis tinggi sampai di seluruh Indonesia nanti,” ucap Ali.
Ali juga menyampaikan Kongres III Partai Nasdem akan dihadiri kurang lebih 10 kader Partai Nasdem. “Terdiri dari 7 ribu peserta seluruh Indonesia dan 3 ribu peninjau,” imbuhnya. (Dis/P-2)
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menerima para pencipta lagu mars dan himne NasDem di NasDem Tower, Rabu (2/7/2025).
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
Dengan masih adanya praktik penyiksaan dalam proses-proses penyelidikan maupun penyidikan, maka itu tidak akan memecahkan suatu perkara
PRESIDEN Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku yang bertindak sebagai justice collaborator.
Namun, Listyo enggan menanggapi lebih jauh soal pembubaran satgas yang dibentuk Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu. Dia meyebut Polri kini fokus pada fungsi pencegahan.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Ia menyatakan keyakinannya bahwa sistem hukum Indonesia semakin kuat.
Agus menyebut pihaknya membentuk tim penegakan hukum kelebihan dimensi dan muatan (KDM). Hal ini sebagai langkah konkret menuju zero Over Dimension and Overload (ODOL).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved