Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON wakil presiden nomor 3 Mahfud MD berkomitmen menjalankan program kerja secara cepat alias ‘Sat-Set’ apabila terpilih menjadi wapres di Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Mahfud dalam orasinya pada acara Fun Walk Peringatan HUT ke-17 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Jalan Raya Pantura, Kecamatan Rejoso, Pasuruan, Jawa Timur (Jatim), Minggu (4/2).
“Rumusan penyelesaiannya secara sat-set, cepat. Lalu eksekusinya harus tas-tes, tepat. Itu program kita,” kata Mahfud di hadapan ribuan warga Jatim yang hadir.
Baca juga : Kompak! Istri Anies-Imin Foto Bareng Istri Ganjar dan Puan Maharani, Pertanda Apa?
Kemudian Mahfud memaparkan sejumlah program kerja bersama capres Ganjar Pranowo. Pertama, Mahfud menjelaskan program mengenai kehidupan kaum petani dan nelayan.
Terkait nelayan, Mahfud berkomitmen memastikan kehadiran subsidi bahan bakar solar benar-benar sampai kepada nelayan yang berhak menerima.
“Karena selama ini subsidi solar itu selalu ngendap di tengah kemudian dijual lagi ke nelayan dengan harga mahal. Padahal itu dari negara,” kata Mahfud.
Baca juga : Ganjar Pranowo-Mahfud MD Pakai Jaket Separuh ke Panggung Debat Capres
Sementara terkait petani, Mahfud menuturkan bahwa salah satu persoalan yang juga kerap terjadi adalah kelangkaan subsidi pupuk di lapangan. Karenanya Mahfud berjanji akan menyediakan subsidi pupuk kepada petani yang berhak.
“Begitu juga pupuk. Pupuk akan kita sediakan untuk para petani beserta benih-benih pertaniannya dengan subsidi,” imbuh Mahfud.
Setelah itu, Mahfud juga menyampaikan program pemutihan kredit macet petani dan nelayan kepada pemerintah. Mahfud mengatakan, hutang tersebut akan dibebaskan alias dianggap lunas.
Baca juga : Kampanye di Kepri, Mahfud Janjikan Pendidikan Gratis Sampai Perguruan Tinggi
“Masalah lain yang lebih mendasar adalah masalah pertanahan. Saya tahu di Pasuruan ini juga ada banyak masalah tanah di mana tanah-tanah milik rakyat dirampas secara sepihak dan tidak pernah diselesaikan dengan baik. Sebab itu nanti ini pun harus kita selesaikan,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, tak lupa Mahfud berpesan kepada seluruh masyarakat untuk menjaga bangsa Indonesia dengan sebaik-baiknya.
Pasalnya, kata Mahfud, Indonesia merupakan warisan para ulama dan pejuang-pejuang kemerdekaan lainnya dari berbagai suku, agama, ras, dan pulau-pulau. Lalu Mahfud juga menyampaikan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi.
Baca juga : Setiap Menteri Miliki Sikap Masing-masing, Mahfud tidak Mau Menteri Lain Ikuti Jejaknya
“Kalau di Indonesia ini bisa bersih dari korupsi, maka seluruh rakyat Indonesia hidupnya akan makmur karena Indonesia ini sangat kaya raya, baik secara secara geografi maupun secara demografi,” imbuhnya. (Z-8)
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.
Menurut Mahfud, dalam beberapa waktu terakhir, DPR cenderung menunjuk calon hakim konstitusi secara internal tanpa proses seleksi terbuka.
Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus frasa “langsung” dan “tidak langsung” dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menuai kritik.
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Lord Mandelson dibebaskan dengan jaminan usai ditangkap atas dugaan pelanggaran jabatan terkait hubungannya dengan Jeffrey Epstein.
Kurnia menjelaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi telah menjadi bagian dari visi politik Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum menjabat.
Penegakan hukum dalam perkara yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu disertai bukti yang jelas terkait konflik kepentingan, suap, atau gratifikasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved