Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
CALON wakil presiden nomor 3 Mahfud MD berkomitmen menjalankan program kerja secara cepat alias ‘Sat-Set’ apabila terpilih menjadi wapres di Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Mahfud dalam orasinya pada acara Fun Walk Peringatan HUT ke-17 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Jalan Raya Pantura, Kecamatan Rejoso, Pasuruan, Jawa Timur (Jatim), Minggu (4/2).
“Rumusan penyelesaiannya secara sat-set, cepat. Lalu eksekusinya harus tas-tes, tepat. Itu program kita,” kata Mahfud di hadapan ribuan warga Jatim yang hadir.
Baca juga : Kompak! Istri Anies-Imin Foto Bareng Istri Ganjar dan Puan Maharani, Pertanda Apa?
Kemudian Mahfud memaparkan sejumlah program kerja bersama capres Ganjar Pranowo. Pertama, Mahfud menjelaskan program mengenai kehidupan kaum petani dan nelayan.
Terkait nelayan, Mahfud berkomitmen memastikan kehadiran subsidi bahan bakar solar benar-benar sampai kepada nelayan yang berhak menerima.
“Karena selama ini subsidi solar itu selalu ngendap di tengah kemudian dijual lagi ke nelayan dengan harga mahal. Padahal itu dari negara,” kata Mahfud.
Baca juga : Ganjar Pranowo-Mahfud MD Pakai Jaket Separuh ke Panggung Debat Capres
Sementara terkait petani, Mahfud menuturkan bahwa salah satu persoalan yang juga kerap terjadi adalah kelangkaan subsidi pupuk di lapangan. Karenanya Mahfud berjanji akan menyediakan subsidi pupuk kepada petani yang berhak.
“Begitu juga pupuk. Pupuk akan kita sediakan untuk para petani beserta benih-benih pertaniannya dengan subsidi,” imbuh Mahfud.
Setelah itu, Mahfud juga menyampaikan program pemutihan kredit macet petani dan nelayan kepada pemerintah. Mahfud mengatakan, hutang tersebut akan dibebaskan alias dianggap lunas.
Baca juga : Kampanye di Kepri, Mahfud Janjikan Pendidikan Gratis Sampai Perguruan Tinggi
“Masalah lain yang lebih mendasar adalah masalah pertanahan. Saya tahu di Pasuruan ini juga ada banyak masalah tanah di mana tanah-tanah milik rakyat dirampas secara sepihak dan tidak pernah diselesaikan dengan baik. Sebab itu nanti ini pun harus kita selesaikan,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, tak lupa Mahfud berpesan kepada seluruh masyarakat untuk menjaga bangsa Indonesia dengan sebaik-baiknya.
Pasalnya, kata Mahfud, Indonesia merupakan warisan para ulama dan pejuang-pejuang kemerdekaan lainnya dari berbagai suku, agama, ras, dan pulau-pulau. Lalu Mahfud juga menyampaikan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi.
Baca juga : Setiap Menteri Miliki Sikap Masing-masing, Mahfud tidak Mau Menteri Lain Ikuti Jejaknya
“Kalau di Indonesia ini bisa bersih dari korupsi, maka seluruh rakyat Indonesia hidupnya akan makmur karena Indonesia ini sangat kaya raya, baik secara secara geografi maupun secara demografi,” imbuhnya. (Z-8)
Ia yakin akan muncul generasi mendatang seperti Kwik Kian Gie
Sejarah mestinya ditulis oleh para ilmuwan, bukan oleh pemerintah, agar tidak mudah dimanipulasi sesuai kepentingan kekuasaan.
Mahfud tidak pernah mengomentari langsung perkara ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh MT di Pengadilan Negeri Surakarta.
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.
MANTAN Menkopolhukam Mahfud Md menegaskan, langkah berani Kejaksaan Agung membongkar korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
ALIRAN dana terhadap terduga korupsi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel, sebesar Rp3 miliar untuk renovasi rumah perlu ditelusuri sebagai tppu
Tim jaksa penyidik Kejari Kota Bandung menyatakan bahwa proses penyidikan umum telah ditingkatkan ke tahap penyidikan khusus setelah ditemukan dua alat bukti yang sah dan cukup.
Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setyo mengatakan, pengecualian ini mengartikan pemerintah masih mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga, penanganannya harus lex specialis.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial mencapai Rp200 miliar.
Empat orang dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved