Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR RI Santoso, mengatakan Polri harus mempertahankan kembalinya kepercayaan publik terhadap Kepolisian.
Kapolri harus bersikap tegas terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran.
Hal ini disampaikan Santoso terkait dengan hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI), yang menyebut angka kepercayaan publik terhadap kepolisian sudah mulai membaik.
Baca juga: KPK Minta Brigjen Endar Dipulangkan, Kapolri Merespons
Tren kembalinya kepercayaan publik terhadap Polri tidak bisa dilepaskan dari upaya dan gebrakan-gebrakan yang dilakukan Kapolri. Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo
"Jadi bukan hanya karena faktor kasus Sambo yang sudah mereda, tapi sebelum ini banyak tindakan tegas Kapolri dalam menangani persoalan di internal mereka," jelas Santoso dalam keterangan pers, Selasa (11/4).
Tindak Tegas Oknum Polisi yang Jadi Backing
Santoso mengatakan agar kepercayaan publik terhadap Polri tetap terjaga, maka Kapolri harus tegas terhadap oknum anggotanya yang membekingin kejahatan di masyarakat. Misal kasus perjudian, narkoba, prostitusi, dan tidak kalah penting adalah backing tambang ilegal.
Baca juga: Rencana Polri Rekrut Penggawa U-20 Jadi Anggota Polisi Dinilai sebagai Angin Segar
“Jika ada yang seperti itu harus ditindak tegas. Harus diberi sanksi,” kata Santoso,
Kapolri juga tidak boleh tebang pilih dalam penerapan hukum. Jangan sampai penegakan hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. “Bahwa masyarakat kecil harus dibela juga. Orang mampu yang punya akses, banyak dana dan jaringan kalau salah ya harus dihukum,” kata Santoso.
Tidak kalah penting adalah Kapolri dan jajarannya harus tegas terhadap anggotanya yang bersikap kasar kepada masyarakat.
Baca juga: Soal Kecelakaan di Ragunan, DPR: Kapolri Pasti Jaga Citra Polisi
Jika ada anggota yang memukul atau memberi ancaman maka harus ditindak. “Polri harus humanis, tidak boleh kasar,” ungkapnya.
Tiga hal ini harus diperhatikan Kapolri maupun jajaran Kapolres dan Kapolda, agar bisa mempertahankan kepercayaan publika terhadap Polri.
“Kalau ada anak buahnya yang melanggar itu harus diberi sanksi tegas,” kata politikus Partai Demokrat ini. (RO/S-4)
Berdasarkan temuan terbaru dari survei nasional Indikator Politik Indonesia periode 15-21 Januari 2026, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung menjadi yang tertinggi.
Peran humas atau public relations (PR) menjadi semakin vital di era digital, terutama dalam menjaga reputasi dan merawat kepercayaan publik.
Ketika negara berbicara kepada publik, pesan harus jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menilai upaya pembenahan internal harus terus dilakukan agar kepercayaan publik tetap terjaga dan semakin menguat.
Ajang penghargaan bagi para pelaku usaha itu menjadi momentum penting untuk menegaskan komitmen Jakarta sebagai kota yang terbuka, ramah investasi, dan transparan.
Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, dari kelompok yang mengetahui program tersebut, mayoritas atau 51,8% menyatakan puas/sangat puas.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada jajaran TNI dan Polri dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar di Istana Kepresidenan, Senin (9/2).
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved