Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji akan mencek temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal uang puluhan miliar yang tersimpan dalam safe deposit box di salah satu Bank BUMN. Safe deposit box itu diduga milik eks aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo (RAT).
"Nanti lah saya cek lagi," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Kantor Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Jakarta Selatan, Jumat (10/3).
Alex belum menerima informasi temuan PPATK tersebut. Namun Ia akan menelaah lebih lanjut bila sudah diterima temuan itu.
Baca juga: Kemenkeu Bantah Ada Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun
"Saya enggak tahu, informasi itu tidak sampai ke pimpinan," ucap Alex.
Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya menemukan uang puluhan miliar yang tersimpan dalam safe deposit box di salah satu Bank BUMN milik Rafael Alun. Deposit yang disimpan Rafael Alun nilainya sangat besar dengan mata uang asing.
Baca juga: Perilaku Oknum Pejabat DJP Lukai Rasa Keadilan Masyarakat
Informasi yang dihimpun nilai uang itu mencapai puluhan miliar rupiah. Dana tersebut berbeda dengan temuan Rp500 miliar yang berada di sejumlah rekening Rafael. (Z-3)
Rumah gedong yang diduga milik Topan berada di perumahan elite di Kecamatan Medan Tuntungan. KPK belum bisa memastikan kabar kepemilikan hunian tersebut.
Menurut Maqdir, tidak ada alasan rasional yang membenarkan upaya penyidik KPK kembali menahan kliennya tersebut.
KPK merespons pernyataan Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, yang menyatakan siap dipanggil sebagai saksi dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara.
Penangkapan dan penahanan terhadap Nurhadi dilakukan KPK pada Minggu (29/6) dini hari.
KOORDINATOR Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengancam akan menggugat praperadilan KPK jika tidak memanggil Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution.
BANK-bank yang mayoritas kepemilikan sahamnya oleh asing akan diwajibkan membangun pusat data di Indonesia
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved