Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji akan mencek temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal uang puluhan miliar yang tersimpan dalam safe deposit box di salah satu Bank BUMN. Safe deposit box itu diduga milik eks aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo (RAT).
"Nanti lah saya cek lagi," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Kantor Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Jakarta Selatan, Jumat (10/3).
Alex belum menerima informasi temuan PPATK tersebut. Namun Ia akan menelaah lebih lanjut bila sudah diterima temuan itu.
Baca juga: Kemenkeu Bantah Ada Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun
"Saya enggak tahu, informasi itu tidak sampai ke pimpinan," ucap Alex.
Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya menemukan uang puluhan miliar yang tersimpan dalam safe deposit box di salah satu Bank BUMN milik Rafael Alun. Deposit yang disimpan Rafael Alun nilainya sangat besar dengan mata uang asing.
Baca juga: Perilaku Oknum Pejabat DJP Lukai Rasa Keadilan Masyarakat
Informasi yang dihimpun nilai uang itu mencapai puluhan miliar rupiah. Dana tersebut berbeda dengan temuan Rp500 miliar yang berada di sejumlah rekening Rafael. (Z-3)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri komunikasi antara Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin (ALB) dengan Sudewo (SDW) saat masih menjabat sebagai Bupati Pati.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Bupati Pati, Sudewo (SDW), melakukan pengondisian sejumlah proyek di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dengan melibatkan timsesnya.
KPK menanggapi peluang pengembalian 57 mantan pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) 2021 setelah Komisi Informasi Pusat memerintahkan BKN membuka hasil tes.
ICW meminta KPK mengawasi 1.179 SPPG milik Polri karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketimpangan pengelolaan dana hingga Rp2,2 triliun per tahun.
KPK menegaskan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sudah menerima SPDP terkait dugaan korupsi penyelenggaraan dan pembagian kuota haji.
KPK memeriksa Ketua DPRD Pati Ali Badrudin terkait dugaan pemerasan dalam seleksi calon perangkat desa. Kasus ini menjerat Bupati nonaktif Pati Sudewo.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved