Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
WAKIL Ketua BAKN DPR RI Anis Byarwati menilai perilaku oknum pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melukai rasa keadilan masyarakat. Karena itu, ia menyayangkan aksi pamer kemewahan, termasuk aksi kekerasan yang dilakukan oleh keluarga oknum DJP itu sehingga ditetapkan sebagai tersangka.
Aksi pamer kemewahan itu, melukai masyarakat terlebih di tengah situasi sulitnya ekonomi saat ini. "Prihatin sekali keluarga pejabat pamer harta di tengah kondisi ekonomi sulit melukai rasa keadilan masyarakat. Mudah-mudahan ada langkah tegas dan evaluasi dari Bu Menteri (Sri Mulyani), sehingga tidak berdampak terhadap Wajib Pajak dalam membayar pajak,” kata Anis dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria baru-baru ini.
Anggota Komisi XI DPR RI itu mengingatkan bahwa seorang pejabat publik harus memahami etika dan sikap dalam hidup bermasyarakat. Menurutnya, sudah seharusnya sebagai seorang pejabat publik menyadari, ruang publiknya makin membesar sedangkan ruang privatnya makin mengecil.
Baca Juga: Catut Nama Istri, 134 Pejabat Ditjen Pajak Pegang Saham Perusahaan
"Akuntabilitas dan transparansi mengelola keuangan negara amat penting, tak pantas seorang pejabat negara juga keluarganya petantang-petenteng dengan harta kekayaannya, apalagi sampai bertindak semena-mena kepada masyarakat,” lanjut Politisi Fraksi PKS ini.
Legislator Dapil DKI Jakarta I ini mempertanyakan mekanisme pencegahan dan deteksi pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran pejabat di Kemenkeu berjalan secara baik atau tidak. Anis juga menyinggung kinerja pegawai pajak di tengah remunerasi yang tinggi namun rasio pajak 10 tahun terakhir trennya menurun. Hal itu menandakan kinerja Kemenkeu khususnya Dirjen Pajak perlu perbaikan secara menyeluruh.
Baca Juga: Pejabat Ditjen Pajak Tak Boleh Merangkap Konsultan
Sumber: https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/563981/pejabat-ditjen-pajak-tak-boleh-merangkap-konsultan
“Yang dijadikan alat bukti oleh kepolisian kan mobil mewah pelat palsu, perlu sekali mekanisme pencegahan dan deteksi pelanggaran terutama pada aset pejabat pajak yang tidak dilaporkan di LHKPN. Pajak itu kuat ikatannya dengan kepercayaan pembayar pajak, kasus ini berpotensi menggerus trust publik, ketidakpatuhan pajak mungkin saja meningkat naik," tegasnya.
Menutup pernyataan resminya, Anis menyebut sebelum terjadinya peristiwa yang viral belakangan ini, masyarakat seringkali mempertanyakan integritas aparatur pajak. Dampak dari beberapa kasus korupsi yang menjerat para pejabat pajak. "Seharusnya, Kemenkeu senantiasa melakukan pengawasan internal menyeluruh kepada seluruh anggotanya,” tutupnya. (RO/S-1)
Teguran keras Ketua Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto kepada para hakim yang bergaya hidup mewah perlu ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
PGA 2025 dikurasi untuk menjadi panduan utama bagi para penikmat kuliner dan gaya hidup mewah yang mencerminkan cita rasa dan preferensi kalangan eksklusif.
Crazy Rich: Selami makna istilah viral ini! Temukan asal-usul, fenomena budaya, dan relevansinya dalam kehidupan modern.
KPK didorong menyelisik sumber kekayaan Bupati Konawe Utara, Ruksamin. Dia menuai sorotan karena gaya hidup mewahnya. Salah satu kebiasaannya menggunakan helikopter
PENELITI sekaligus Direktur Lembaga Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Network DJA, Adjie Alfaraby memaparkan data golongan putih (golput) yang mengalami kenaikan pada Pilkada 2024
Komisioner hingga Sekretaris Jenderal KPU RI akan dipanggil untuk menjelaskan terkait dugaan gaya hidup mewah
Dari rencana semula 133 aset, berhasil disita 161 aset yang dimiliki oleh 125 wajib pajak (WP) dengan total tunggakan sebesar Rp411.365.142.531.
Ditjen Pajak dan Satgassus OPN telah melakukan pertemuan dan membahas ihwal kerja sama serta kolaborasi untuk memperkuat penerimaan pajak.
Pekan Sita Serentak Tahun 2025 dimulai dengan kegiatan kick-off di Kanwil DJP Jawa Barat II.
Menurut Ariawan, tugas utama yang harus segera diselesaikan oleh DJP di bawah kepemimpinan Bimo adalah memastikan tidak adanya fragmentasi maupun ego sektoral di dalam tubuh DJP.
Haniv diduga memanfaatkan jabatan dan jejaringnya untuk mencari sponsor dalam rangka keperluan bisnis anaknya dengan cara mengirimkan surel permintaan bantuan modal.
Dia juga enggan memberikan keterangan kepada wartawan saat ditanya alasannya menerima gratifikasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved