Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didorong menyelisik sumber kekayaan Bupati Konawe Utara, Ruksamin. Dia menuai sorotan karena gaya hidup mewah.
Salah satu hal yang paling mencuri perhatian adalah kebiasaannya menggunakan helikopter dalam berbagai aktivitasnya. Baik saat menjadi bupati maupun kandidat calon gubernur Sulawesi Tenggara pada Pilkada 2024.
Sementara itu, berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan ke KPK, per Desember 2023, kekayaan Ruksamin tercatat sebesar Rp3,2 miliar. Dari jumlah tersebut, kas dan setara kas yang dimiliki hanya Rp143,8 juta.
“Tinggal telusuri kekayaannya yang dilaporkan, lalu tanyakan dari mana sumber uangnya,” ujar Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, dalam keterangannya, Sabtu, 21 Desember 2024.
Menurut dia, gaya hidup Ruksamin layak menjadi perhatian serius aparat penegak hukum, terutama KPK. Lembaga Antikorupsi bisa memanggil Ruksamin untuk meminta klarifikasinya.
“Kalau sampai bupati hidup mewah, bahkan memamerkan naik helikopter, ini jelas-jelas mengundang tanda tanya besar,” ungkap Uchok.
Uchok menegaskan investigasi oleh KPK menjadi langkah penting untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan fasilitas negara. Termasuk dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) atau sumber lain yang tidak sesuai aturan.
Ruksamin kerap terlihat menggunakan helikopter dalam berbagai momen penting. Salah satunya adalah ketika dia menyalurkan hak pilihnya di TPS 1 Desa Besulutu, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, beberapa waktu lalu.
Tidak hanya itu, dalam rangkaian kampanyenya untuk pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara 2024, helikopter menjadi moda transportasi andalannya. Bahkan, pengeluaran dana kampanye Ruksamin terbesar di Pilgub Sulut 2024 mencapai Rp11,7 miliar dari total penerimaan Rp12,4 miliar. (M-3)
Mantan pimpinan KPK Saut Situmorang meminta KPK menjelaskan kerugian negara Rp2,7 triliun dalam kasus Aswad Sulaiman yang dihentikan.
Untuk delik kerugian keuangan negara, dia mengatakan KPK tidak memiliki cukup bukti karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai auditor negara menyatakan tidak dapat menghitungnya.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, meminta KPK agar membuka alasan penghentian perkara tersebut secara transparan dan rinci kepada publik.
KPK di masa kepemimpinannya sudah menemukan cukup bukti untuk dugaan suapnya, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sedang menghitung jumlah kerugian keuangan negaranya.
Keputusan KPK menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian izin tambang nikel di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, menuai kritik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved