Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pejabat di Direktorat Jenderal (Ditjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dilarang menjadi konsultan. Jika sudah pensiun baru dibebaskan.
"Kalau masih aktif (sebagai pejabat di Ditjen Pajak) itu jelas enggak boleh," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Jakarta, Kamis (9/3).
Pahala menjelaskan pihaknya sekarang sedang menyisir kemungkinan adanya pejabat Ditjen Pajak yang merangkap sebagai konsultan. Kerja sama antarlembaga dilakukan untuk memaksimalkan pencarian.
Baca juga: Pergerakan Transaksi Janggal Senilai Rp 300 Triliun di Kemenkeu Sudah Terendus Sejak 2009
"Kita sekali lagi tukar-tukar informasi ke PPATK, Ditjen AHU, Irjen Kemenkeu terkait informasi ini," ucap Pahala.
Pahala juga menyebut pihaknya mendapatkan kabar yang menyebut adanya pejabat Ditjen Pajak yang mempunyai pekerjaan sampingan itu. Beberapa informasi yang didapatkan sumir.
Baca juga: Saham Perusahaan Rafael juga Dimiliki Istri Temannya di Ditjen Pajak
"Ada yang dipastikan, ada yang dibagi ke kita, ada yang sayup-sayup kayak jaringan dan buku merah itu hanya sayup-sayup saja di kita, bisa detail, seneng kita," ujar Pahala. (Z-3)
Struktur birokrasi yang ada saat ini terlalu panjang, sehingga menciptakan celah penyimpangan yang kerap berulang.
KPK mengawali tahun 2026 dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan seorang pegawai Direktorat Jenderal Perpajakan.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui layanan Kring Pajak mengingatkan kepada seluruh wajib pajak (WP) bahwa kode otorisasi atau sertifikat elektronik Coretax memiliki masa berlaku.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) buka suara terkait penggeledahan rumah pejabat pajak oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Dari rencana semula 133 aset, berhasil disita 161 aset yang dimiliki oleh 125 wajib pajak (WP) dengan total tunggakan sebesar Rp411.365.142.531.
Ditjen Pajak dan Satgassus OPN telah melakukan pertemuan dan membahas ihwal kerja sama serta kolaborasi untuk memperkuat penerimaan pajak.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved