Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
SEBANYAK 134 pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tercatat sebagai pemilik saham di 280 perusahaan. Kebanyakan dari mereka mencatut nama istrinya.
"134 (pejabat) ini untuk pegawai pajak saja dan itu saham yang dimiliki baik oleh yang bersangkutan maupun istri, sebagian besar nama istri," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan di Jakarta, Kamis (9/3).
Pahala menegaskan aset istri dianggap sama dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Sehingga, KPK tetap menghitungnya sebagai pemilik saham.
Baca juga: Saham Perusahaan Rafael juga Dimiliki Istri Temannya di Ditjen Pajak
Dia juga menyebut total pejabat itu baru di Ditjen Pajak Kemenkeu. Direktorat lain belum dihitung.
"Kalau perusahaannya apa saja, sedang kita dalami dan bervariasi," ucap Pahala.
Baca juga: Pejabat Ditjen Pajak Tak Boleh Merangkap Konsultan
Pahala menyebut kepemilikan saham itu berbahaya, jika perusahaannya merupakan konsultan pajak. Apabila perusahaan tersebut bergerak sebagai konsultan akan membuka celah korupsi.
"Bukan berarti yang lain enggak berisiko, berisiko juga, tapi ini (konsultan pajak) yang paling tinggi risikonya. Kira-kira jalannya begini, apa sih risiko dari pegawai pajak? Dia berhubungan dengan wajib pajak dan risiko korupsinya," ujar Pahala.
Ratusan pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ternyata banyak yang tajir. KPK mencatat banyak perusahaan sahamnya dimiliki mereka. Menurut Pahala, perusahaan yang terendus memiliki aset dan penghasilan yang besar. Utangnya pun tinggi. (Z-3)
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Dari rencana semula 133 aset, berhasil disita 161 aset yang dimiliki oleh 125 wajib pajakĀ (WP) dengan total tunggakan sebesar Rp411.365.142.531.
Ditjen Pajak dan Satgassus OPN telah melakukan pertemuan dan membahas ihwal kerja sama serta kolaborasi untuk memperkuat penerimaan pajak.
Pekan Sita Serentak Tahun 2025 dimulai dengan kegiatan kick-off di Kanwil DJP Jawa Barat II.
Menurut Ariawan, tugas utama yang harus segera diselesaikan oleh DJP di bawah kepemimpinan Bimo adalah memastikan tidak adanya fragmentasi maupun ego sektoral di dalam tubuh DJP.
Haniv diduga memanfaatkan jabatan dan jejaringnya untuk mencari sponsor dalam rangka keperluan bisnis anaknya dengan cara mengirimkan surel permintaan bantuan modal.
Dia juga enggan memberikan keterangan kepada wartawan saat ditanya alasannya menerima gratifikasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved