Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
Kementerian Keuangan masih menunggu informasi detail mengenai data transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun yang ditemukan dari rekening pejabat-pejabatnya. Pasalnya, dalam laporan dan informasi yang diterima dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), angka tersebut tidak muncul.
"Kemenkeu sudah menerima surat yang diberikan PPATK, tapi di surat itu memang kami tidak menemukan angka Rp300 triliun. Ini yang kami minta penjelasan, elaborasi, seperti apa konteksnya," ujar Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo kepada pewarta, Jakarta, Jumat (10/3).
Oleh karena itu, ia berharap ada penjelasan mendetail mengenai informasi itu dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemananan Mahfud MD yang pertama kali melontarkan isu tersebut.
Baca juga: Perilaku Oknum Pejabat DJP Lukai Rasa Keadilan Masyarakat
"Kami baru akan minta arahan dengan Pak Mahfud, detailnya seperti apa, setelah semua clear, baru kita jelaskan, supaya tidak simpang siur," kata Yustinus.
"Semangat Kemenkeu, PPATK, KPK, Kemenko Polhukam sama, kita ingin transparan, akuntabel," tambahnya.
Baca juga: 200 Hasil Analisis PPATK Ungkap Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menkopolhukam menyampaikan bahwa dirinya menerima informasi terkait transaksi senilai Rp300 triliun di rekening para pegawai Kemenkeu. Mayoritas rekening yang terlibat dimiliki oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Dia juga mengungkapkan bahwa besaran nilai transaksi itu tertangkap dalam periode 2009-2023. (Z-11)
KPK resmi menyerahkan aset senilai Rp19,7 miliar hasil rampasan dari kasus korupsi kepada Kejaksaan Agung (Kejagung)
Pahala belum bisa memerinci waktu pasti pemanggilan Dedy. Klarifikasi dilakukan karena ada aset dia yang tidak dilaporkan.
KPK perlu mendalami apakah ada ketidakwajaran dalam harta yang dilaporkan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat Dedy Mandarsyah.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bisa memberikan informasi kepada media massa atas perkembangan persidangan ini. Namun, peliputan di ruang persidangan tidak diperbolehkan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang mengembangkan kasus pencucian uang yang menjerat mantan Pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Keterlibatan keluarganya diusut.
ASET-aset milik mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo yang dirampas untuk negara dinilai sudah terbukti sebagai hasil TPPU
KPK memeriksa PNS Cholid Mawardi terkait dugaan suap di Direktorat Jenderal Pajak. Lima tersangka sudah ditetapkan, termasuk penerima dan pemberi suap.
Struktur birokrasi yang ada saat ini terlalu panjang, sehingga menciptakan celah penyimpangan yang kerap berulang.
KPK mengawali tahun 2026 dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan seorang pegawai Direktorat Jenderal Perpajakan.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui layanan Kring Pajak mengingatkan kepada seluruh wajib pajak (WP) bahwa kode otorisasi atau sertifikat elektronik Coretax memiliki masa berlaku.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) buka suara terkait penggeledahan rumah pejabat pajak oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Dari rencana semula 133 aset, berhasil disita 161 aset yang dimiliki oleh 125 wajib pajak (WP) dengan total tunggakan sebesar Rp411.365.142.531.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved