Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menyerahkan aset senilai Rp19,7 miliar hasil rampasan dari kasus korupsi kepada Kejaksaan Agung (Kejagung). Aset tersebut sebelumnya tercatat sebagai milik Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya memulihkan aset negara melalui kerja sama dengan berbagai instansi.
"Kami telah berhasil memulihkan banyak aset yang kami kelola, dengan tujuan untuk kepentingan negara," ujarnya, dalam keterangan tertulis pada Selasa, (18/11).
Aset yang diserahkan berupa dua bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penyerahan ini dilakukan dengan status penggunaan, dimana Kejaksaan Agung akan mengelola properti tersebut sebagai barang milik negara. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya menutup kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Rafael Alun.
Hendro Dewanto, Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung, yang menerima aset tersebut, menegaskan bahwa properti yang diterima akan dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, guna memaksimalkan pemulihan kerugian negara.
"Pengelolaan aset secara transparan dan akuntabel akan menunjukkan bahwa tindakan hukum ini tidak hanya bertujuan menegakkan keadilan, tetapi juga untuk memulihkan hak negara serta mendorong terciptanya tata kelola yang lebih bersih," kata Hendro. (Z-10)
KPK tidak mungkin menyimpan uang dalam jumlah besar di Gedung Merah Putih KPK atau di Gedung Rupbasan.
Penangkapan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap pengaturan eksekusi putusan sengketa lahan.
Menurut Budi, penggeledahan juga terjadi di Kantor Pusat Bea dan Cukai. Total uang yang diambil penyidik masih dihitung.
Setelah diproduksi, minyak mentah bagianĀ milik negara harus diserahkan kepada Pertamina.
Mahsun membandingkan biaya pengangkutan BBM dengan menggunakan terminal BBM OTM dan tidak menggunakan terminal tersebut.
Perkara ini bermula pada November 2012, saat Luhur mengajukan alokasi anggaran pengadaan lahan dalam revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun anggaran 2013.
Bahkan sempat direviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan prosedur penunjukan sesuai pedoman pengadaan Pertamina.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved