Politik Dan Hukum

Komisi III DPR Janji tidak Intervensi Kasus ABK Fandi di PN Batam

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan DPR tidak mengintervensi kasus narkoba ABK Fandi Ramadhan di PN Batam.

Amnesty Tolak Hukuman Mati ABK Fandi, karena Hambat Bongkar Sindikat Narkoba

Amnesty International Indonesia menolak tuntutan hukuman mati terhadap ABK Fandi Ramadhan di Batam.

Kompolnas: Proses Pidana Bripda MS Harus Dipercepat dan Terbuka

Kompolnas desak percepatan proses pidana Bripda MS, oknum Brimob yang menewaskan pelajar di Tual, Maluku.

Pakar: Permohonan Larangan Keluarga Presiden Maju Pilpres di MK Perlu Dipertimbangkan

Pakar Hukum UI Titi Anggraini menilai gugatan larangan keluarga Presiden maju Pilpres di MK penting demi menjaga keadilan kompetisi dan mencegah nepotisme.

Kekerasan Berulang, Wakil Menteri HAM Dukung Bodycam bagi Anggota Polri

WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.

Think Tank Daerah Diperkuat, BSKDN Kemendagri Kawal Kebijakan Berbasis Bukti

Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.

BSKDN Ajak Jawa Tengah Perkuat Inovasi Melalui Policy Brief

BSKDN Kemendagri mengajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) untuk memperkuat inovasi daerah melalui penyusunan policy brief

CSIS: Kultur Militeristik di Pendidikan Polri Jadi Akar Kekerasan Aparat

Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.

Waspada! Kedok Adopsi di TikTok dan Facebook Ternyata Sindikat Jual-Beli Bayi

Bareskrim Polri bongkar sindikat jual-beli bayi berkedok adopsi di TikTok dan Facebook. 12 tersangka ditangkap, 7 bayi diselamatkan. Waspada modus perdagangan orang!

Mahasiswa Diimbau Sampaikan Aspirasi secara Damai

Mahasiswa diimbau untuk tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional, khususnya di bulan suci Ramadan.

KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Mantan Menhub Budi Karya Sumadi Pekan Depan

KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.

Peneliti BRIN Kritik Istilah "Oknum" dalam Kasus Kekerasan Polisi, Tindakan Anggota Polri Adalah Wajah Negara

Sarah Nuraini Siregar dari BRIN menyoroti penggunaan istilah "oknum" untuk anggota polisi, menegaskan tindakan individu mencerminkan institusi.

Amnesty International: Kekerasan di Tual Cermin Institusi Polri, bukan Sekadar Oknum

Insiden brimob aniaya pelajar di Tual, Maluku adalah cerminan dari masalah sistemik di dalam tubuh institusi Polri.

Kasus Guru Honorer di Probolinggo Disetop melalui Restorative Justice

Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.

Kejaksaan Agung Tegaskan Kasus Alex Noerdin Gugur Demi Hukum Setelah Meninggal

Kejaksaan Agung memastikan kasus dugaan korupsi eks Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin, gugur demi hukum setelah wafat.

Saksi Sebut Tidak Ada Aliran Dana Rp809 Miliar Ke Nadiem

Dari keterangan para saksi terungkap bahwa harga yang ditetapkan prinsipal kepada distributor saja telah berada pada kisaran Rp4 juta per unit. 

Raja Abdullah Puji Sikap Indonesia soal Upaya Perdamaian di Palestina

KOMITMEN Indonesia terhadap solusi dua negara dalam konflik Palestina mendapat apresiasi langsung dari Raja Yordania, Abdullah II.

Prabowo Soroti Gaza dan Tepi Barat

PRESIDEN Prabowo Subianto menekankan perlunya koordinasi lebih erat antara Indonesia dan Yordania dalam merespons krisis kemanusiaan di Palestina, khususnya di Gaza dan Tepi Barat.

Soal Konflik Gaza, Prabowo Tegaskan Solusi Dua Negara

PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan kembali posisi Indonesia soal konflik Palestina saat bertemu Raja Yordania, Abdullah II, di Istana Basman, Amman, Rabu (25/2).

ICW Kritik KPK yang Limpahkan Laporan Dugaan Pemerasan 43 Anggota Polri ke Korsup

Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.

Bahasa Ibu untuk Pendidikan Bermutu

Ramadan Damai tanpa Sweeping

Cemeeh dan Kultur Demokrasi Kita

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia