Politik Dan Hukum

KPK Dalami Aliran Uang dan Fasilitas Jemaah Terkait Kasus Kuota Haji

KPK juga menyoroti korelasi antara biaya yang dibayarkan jemaah dengan realitas fasilitas yang diterima selama menjalankan ibadah di Arab Saudi.

PP Pemuda Muhammadiyah Nilai Perpol 10/2025 Beri Batasan Polri di Jabatan Sipil

Dzulfikar menjelaskan, berdasarkan analisis hukum pihaknya, Putusan MK Nomor 114 tidak membatalkan secara keseluruhan penjelasan mengenai jabatan di luar kepolisian.

Hindari Multitafsir, MK Desak Revisi UU Tipikor Diprioritaskan

MK menilai multitafsir tersebut dapat memicu ketidakpastian dan ketidakkonsistenan dalam penanganan kasus korupsi.

Polemik Surat Pemerintah Aceh ke PBB, Komisi II DPR Dorong Kemendagri Bangun Komunikasi

Langkah Pemerintah Provinsi Aceh yang meminta bantuan penanganan bencana banjir bandang dan longsor tidak disikapi secara berlebihan oleh pemerintah pusat.

Kubu Nadiem Makarim Buka Suara soal Dakwaan Terima Rp809 M, Pengamat : Harus Dibuktikan di Persidangan

dakwaan jaksa soal penerimaan uang Rp809 miliar pada Nadiem Makarim dalam kasus pengadaan laptop Chromebook  harus dibuktikan di persidangan.

Manajemen PT SRM Sebut tidak Pernah Keluarkan Izin Aktivitas Operasional TKA

Manajemen baru PT SRM tidak pernah memberikan persetujuan, penugasan, maupun izin kepada Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk bekerja atau melakukan aktivitas operasional.

MK Tegaskan Royalti Pertunjukan Dibayar Penyelenggara, bukan Artis

MK menegaskan pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan dibayar oleh penyelenggara. Hal itu diatur dalam UU Hak Cipta

Reformasi Institusional Kunci Penguatan Profesionalisme Korps Bhayangkara

Penyesuaian institusional yang mendasar akan mampu memulihkan dan menjaga kepercayaan publik secara berkelanjutan.

Usulan Provinsi Baru di Papua Dinilai Masuk Akal

Usulan pembentukan provinsi baru di wilayah Teluk Cenderawasih yang berbasis wilayah adat Saereri dinilai memiliki dasar sosial-politik yang kuat.

Kapolri Tutup Pendidikan Sespimti dan Sespimmen 2025

Pendidikan tahun ini menonjolkan kolaborasi kuat antara Polri, TNI, serta kementerian dan lembaga

Bukan Sekadar Administrasi, Polri Dituntut Transformasi Menuju Akuntabilitas

Reputasi institusi kepolisian kerap meningkat pada momen tertentu, namun bisa menurun drastis ketika muncul kasus yang menyentuh rasa keadilan publik.

Pemekaran Provinsi di Papua Harus Berorientasi Kesejahteraan

Orientasi utama dari setiap pembentukan daerah otonom baru (DOB) adalah peningkatan kualitas layanan publik.

Pengamat Ingatkan Penanganan Bencana Aceh Jangan Jadi Komoditas Politik

Penanganan bencana merupakan domain tata kelola negara yang harus dijalankan melalui mekanisme resmi dan koordinasi yang presisi antara pemerintah daerah dan pusat.

Komisi Reformasi Polri akan bahas Polemik Perpol 10/2025

Yusril mengaku sudah mendengar pendapat yang disampaikan anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Mahfud MD serta Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie terkait Perpol.

Pengamat: Jangan Politisasi Penanganan Bencana

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengingatkan agar penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh tidak diseret ke ruang politisasi.

Provinsi Saereri, Aspirasi Baru dari Teluk Cendrawasih

Pembahasan tersebut masih bersifat usulan awal dan memerlukan diskusi lanjutan yang lebih mendalam. 

UU Grasi Digugat, Terpidana di Bawah Dua Tahun Diminta Tetap Boleh Ajukan Grasi

Gugatan tersebut diajukan oleh advokat Windu Wijaya yang menilai pembatasan tersebut bertentangan dengan prinsip konstitusional persamaan di hadapan hukum.

DPR: Penyelesaian Kasus HAM Berat Jangan Sekedar Simbolis

Pengakuan negara atas kasus-kasus tersebut tidak boleh berhenti pada tataran simbolis saja, tetapi penyelesaian harus dilakukan secara konkret melalui proses hukum.

UU Sisdiknas Digugat ke MK, Desak Lingkungan Hidup Jadi Pelajaran Wajib

Seorang guru, Beryl Hamdi Rayhan, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendorong pendidikan lingkungan hidup menjadi mata pelajaran wajib dalam kurikulum nasional. 

Yusril Minta Polisi Hentikan Penangkapan Baru para Aktivis

Yusril menjelaskan, persoalan penanganan peserta aksi tersebut telah dibahas secara mendalam oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Profesor yang bukan Dosen

Empat Tahun Perang Ukraina: Risiko dari Perdamaian Transaksional yang Dipaksakan?

Mengawal Proses Seleksi Hakim Konstitusi dari Jalur Mahkamah Agung

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia