Bukan Sekadar Administrasi, Polri Dituntut Transformasi Menuju Akuntabilitas

TANTANGAN yang dihadapi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) saat ini tidak terlepas dari dinamika perubahan sosial dan politik nasional. Masyarakat Indonesia kini bertransformasi menjadi publik yang semakin demokratis, kritis, dan sadar akan hak-haknya, terutama dalam mengawasi jalannya kekuasaan.

Pengamat politik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jakarta, Lutfi Hasanal Bolqiah, menilai kondisi tersebut merupakan tuntutan bagi institusi kepolisian untuk beradaptasi secara serius. Berdasarkan data survei nasional dalam satu dekade terakhir, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri terpantau fluktuatif dan cenderung rapuh.

Lutfi menjelaskan bahwa reputasi institusi kepolisian kerap meningkat pada momen tertentu, namun bisa menurun drastis ketika muncul kasus yang menyentuh rasa keadilan publik. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menilai hasil penegakan hukum, tetapi juga mencermati prosedur dan cara kekuasaan dijalankan.

Baca juga : Pengamat: Komisi Percepatan Reformasi Polri Idealnya Diisi Perwakilan Masyarakat

“Reformasi Polri yang relevan tidak cukup berhenti pada pembenahan administratif. Yang dibutuhkan adalah penyesuaian institusional yang lebih mendasar, antara lain pembatasan diskresi melalui prosedur yang jelas dan dapat diaudit, transparansi proses, serta perubahan pola komunikasi institusional dari otoritas menjadi akuntabilitas,” ujar Lutfi di Jakarta, Rabu (17/12).

Menurutnya, penurunan tingkat kepercayaan publik tidak selalu bermakna kinerja kepolisian memburuk, melainkan bisa menjadi indikasi meningkatnya sikap kritis masyarakat. Oleh karena itu, agenda transformasi menjadi langkah fundamental untuk memperkuat profesionalisme dan kualitas pelayanan keamanan. (Faj/P-2)