Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung mewaspadai risiko serius terkait potensi penumpukan sampah menyusul adanya pengurangan kuota pengiriman ke TPA Sarimukti mulai 12 Januari 2026. Kebijakan pengurangan ini diprediksi menyisakan sekitar 200 ton sampah per hari yang harus segera ditangani di dalam kota secara mandiri.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, menegaskan bahwa kondisi tersebut sengaja disampaikan secara transparan agar masyarakat memahami tantangan besar yang tengah dihadapi pemerintah. “Kita tidak ingin menutup-nutupi. Risiko itu ada dan harus kita hadapi bersama,” ungkap Farhan, Senin (5/1).
Sebagai langkah antisipasi konkret, Pemkot Bandung segera meluncurkan program Gaslah. Program ini melibatkan petugas pemilah dan pengolah sampah yang akan ditempatkan di setiap Rukun Warga (RW).
Dari total 1.597 RW di Bandung, masing-masing akan didampingi petugas khusus yang melakukan edukasi serta pendampingan langsung. “Petugas ini bekerja door to door. Tujuan utamanya memastikan pemilahan sampah dari sumbernya,” jelasnya.
Penguatan Infrastruktur
Farhan menambahkan, pemerintah juga akan menambah jumlah penyapu jalan dan memperkuat program kebersihan lainnya. Total petugas persampahan yang dibiayai pemerintah diperkirakan mencapai 5.000 hingga 6.000 orang.
Selain penguatan SDM, Pemkot Bandung berupaya meningkatkan kapasitas pengolahan sampah berbasis Refuse Derived Fuel (RDF) hingga lima kali lipat. Optimalisasi teknologi lain seperti biodigester dan insinerator juga terus dikebut dengan tetap mengacu pada regulasi lingkungan hidup.
“Tumpukan sampah seperti yang terjadi beberapa bulan lalu mudah-mudahan tidak terulang. Tapi kuncinya satu, partisipasi masyarakat,” tegas Farhan.
Residu Malam Tahun Baru
Di sisi lain, tantangan persampahan di Kota Kembang juga terlihat dari volume residu pada malam pergantian tahun yang mencapai 95 meter kubik. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung melakukan pembersihan intensif di titik-titik keramaian pusat kota sejak malam pergantian tahun.
Berdasarkan data SWK (Sub Wilayah Kota), wilayah Karees mencatat volume sampah terbesar dengan 57 meter kubik yang berasal dari kawasan Asia Afrika, Alun-alun Bandung, hingga Jalan Gatot Subroto. Disusul oleh SWK Cibeunying yang mengangkut 23,5 meter kubik sampah dari kawasan Cihampelas, Braga, Balai Kota, hingga Monumen Perjuangan.
Sementara itu, wilayah SWK Ubermanik mencatat volume 7,5 meter kubik dari seputaran Alun-alun Ujungberung dan Bundaran Cibiru. Adapun di SWK Kordoba, volume sampah mencapai 7 meter kubik yang mayoritas berasal dari kawasan Jalan Terusan Buah Batu dan Pasar Kordon.
Upaya pengangkutan intensif ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga kebersihan kota di tengah keterbatasan kuota pembuangan ke TPA regional. (AN/P-2)
Masalah terbesar Kota Bandung saat ini adalah sampah. Setiap hari ada sekitar 1.500 ton timbulan sampah baru. Ini tidak mungkin dibiarkan begitu saja.
Arsyid juga mengimbau pihak RW dan RT pro aktif turut atasi masalah sampah.
Menteri KLH/BPLH Hanif Faisol Nurofiq menginstruksikan penghentian segera operasional insinerator di Kota Bandung yang melampaui baku mutu emisi udara.
Penggunaan insinerator mini tidak dibenarkan.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung terus mempercepat upaya pengelolaan sampah dengan tetap memperhatikan norma-norma lingkungan.
Teba Sampah Organik, yang juga dikenal sebagai Teba Modern, merupakan sistem inovatif pengolahan sampah organik di tingkat rumah tangga.
mitigasi bencana tidak dapat hanya bertumpu pada pembangunan fisik, tetapi juga harus menyentuh perubahan perilaku serta penguatan kesiapan mental masyarakat
Pengecekan bertujuan memastikan kesiapan personel serta kelengkapan sarana dan prasarana pendukung pelayanan bagi masyarakat.
Reputasi institusi kepolisian kerap meningkat pada momen tertentu, namun bisa menurun drastis ketika muncul kasus yang menyentuh rasa keadilan publik.
Pemerintah perlu memetakan kembali daerah yang membutuhkan dan pendanaan agar lebih tepat sasaran atau wilayah-wilayah menjadi kantong kurang gizi.
Data BPBD mencatat sejumlah kawasan bantaran Sungai Ketahun berada dalam kategori rawan banjir, yakni Kecamatan Amen, Uram Jaya, Pinang Belapis, dan Lebong Utara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved