MBG Diharapkan Memenuhi Hak Ekosob Masyarakat

SEKRETARIS Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Mike Verawati, mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan ke depan bisa memenuhi hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob) terutama untuk masyarakat sekitar.

"Saya rasa pentingnya pemerintah melihat ulang lagi evaluasi menyeluruh termasuk memenuhi Ekosob warga sekitar. Terutama daerah atau sekolah prioritas gizi yang buruk agar program MBG lebih efektif," kata Mike di Jakarta, Kamis (11/12)

Ia menilai dengan pendataan yang lebih terbaru dan menyasar daerah yang tepat maka program MBG sejatinya lebih berjalan dengan tepat sasaran, efisien, serta efektif dari segi pembiayaan tanpa membebani pendanaan dari sektor mana pun.

Baca juga : Serangga Bisa Jadi Menu MBG untuk Sesuaikan Potensi Daerah

"Nggak perlu gengsi atau bisa dilakukan morotorium dengan melakukan asesmen dan data yang lengkap. MBG perlu melihat data dan sekolah yang anggarannya sangat besar dikhawatirkan tidak sampai ke depan," ujar dia.

Hal senada juga diungkapkan, Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan jika program MBG ingin memenuhi hak ekonomi, sosial, dan budaya maka harus dijalankan secara bertahap sesuai dengan kemampuan negara dan prioritas wilayah yang membutuhkan.

"Artinya kalau bertahap, harus kita punya hitung-hitungan pendanaan. Maka harus mendahulukan prioritas jangan kemudian kita terobsesi kejar target pakai sistem komando yang digunakan malah dana pendidikan," ujar dia.

Baca juga : Tambahan Rp100 triliun Agar Percepat Capai 82,9 juta Penerima MBG

Ia mengatakan pemerintah perlu memetakan kembali daerah yang membutuhkan dan pendanaan agar lebih tepat sasaran atau wilayah-wilayah menjadi kantong kurang gizi.

"Kemudian apakah sekolah-sekolah di kota yang banyak anaknya orang kaya dan rata-rata kepercukupan gizi. Jadi harus prioritas yang jelas," ungkapnya.

"Jadi harus Pangannya berkualitas Kemudian Anak sebagai prioritas Selamatan anak," pungkasnya. (Iam/P-3)