Politik Dan Hukum

DPR: Penyelesaian Kasus HAM Berat Jangan Sekedar Simbolis

Pengakuan negara atas kasus-kasus tersebut tidak boleh berhenti pada tataran simbolis saja, tetapi penyelesaian harus dilakukan secara konkret melalui proses hukum.

UU Sisdiknas Digugat ke MK, Desak Lingkungan Hidup Jadi Pelajaran Wajib

Seorang guru, Beryl Hamdi Rayhan, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendorong pendidikan lingkungan hidup menjadi mata pelajaran wajib dalam kurikulum nasional. 

Yusril Minta Polisi Hentikan Penangkapan Baru para Aktivis

Yusril menjelaskan, persoalan penanganan peserta aksi tersebut telah dibahas secara mendalam oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Prabowo Serap Aspirasi Kepala Daerah Papua, Ada Usulan Provinsi Baru 

PRESIDEN Prabowo Subianto menerima sejumlah Bupati di wilayah adat Saeseri, Papua di Istana Negara, kemarin. Pada kesempatan itu, para bupati mengusulkan untuk membentuk provinsi baru

Sejumlah Bupati Usulkan Pembentukan Provinsi Baru di Papua

SEJUMLAH Bupati di wilayah adat Saeseri, Papua mengusulkan untuk membentuk provinsi baru kepada pemerintah pusat.

Hak Asasi Manusia harus Didorong Jadi Realitas Sehari-hari

Setiap tanggal 10 Desember, dunia memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia atau World Human Rights Day.

Aparat Bekingi Tambang Ilegal, Legislator Minta TNI-Polri Perketat Pengawasan

DPR akan mengawasi langkah konkret yang diambil Panglima TNI sebagai tindak lanjut atas keresahan Presiden.

PBHI Soroti Mekanisme Pemilihan Ketua MK

PBHI melontarkan kritik keras terhadap rangkaian putusan dan kebijakan internal Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilainya sarat persoalan konstitusional dan minim transparansi publik.

Penasihat Hukum Bantah Uang Rp809 Miliar terkait dengan Pribadi Nadiem

Penasihat hukum Nadiem Makarim, Dodi Abdulkadir, menegaskan bahwa dana senilai Rp809,59 miliar yang disebut-sebut diterima kliennya tidak memiliki kaitan dengan Nadiem secara pribadi.

Jaksa: Pengadaan Laptop Chromebook Hanya untuk Kepentingan Bisnis Nadiem

Jaksa menyatakan bahwa eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim melakukan pengadaan laptop Chromebook semata-mata untuk kepentingan bisnis pribadinya. 

Nadiem hingga Korporasi, JPU Beberkan 25 Pihak yang Diperkaya dari Kasus Chromebook

Jaksa mengungkap 25 pihak, termasuk Nadiem Makarim, yang diduga diperkaya dalam kasus korupsi Chromebook Kemendikbudristek dengan kerugian negara mencapai Rp2,18 triliun.

BPIP Raih Predikat Informatif dalam Anugerah KIP 2025

BPIP meraih predikat Informatif dengan nilai 93,35 pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 oleh Komisi Informasi Pusat (KIP).

Prabowo Dorong Perbaikan Tata Kelola Kekayaan Negara

PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk membenahi tata kelola kekayaan negara dan menindak tegas praktik korupsi dalam pengelolaannya.

Pengamat: Kritik terhadap Perkap 10/2025 Perlu Didukung Analisis Hukum yang Kuat

DIREKTUR Lingkar Linguistik Nusantara (Lilin Nusantara) Mas Uliatul Hikmah menanggapi Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 10 Tahun 2025 yang dinilai bertentangan dengan putusan MK.

Presiden Tekankan Transformasi Merata Papua

Dia juga mengingatkan, tujuan besar pembangunan nasional adalah memastikan setiap daerah memperoleh perhatian dan dukungan yang sama.

Prabowo Ingin Papua Tanam Sawit, Singkong dan Tebu demi Swasembada Energi

Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan pengembangan energi berbasis sumber daya lokal di Papua. Mulai dari kelapa sawit, tebu, hingga singkong (cassava). 

Eks Bendum Amphuri Diperiksa Keempat Kalinya, Terkait Kerugian Negara

KPK menghitung kerugian negara saat memeriksa mantan Bendahara Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Bendum Amphuri) Muhammad Tauhid Hamdi.

JPU Ungkap Delpedro Unggah 80 Konten Hasutan

Delpedro Marhaen dan kawan-kawan mengunggah 80 konten kolaborasi yang bersifat menghasut dengan tujuan menimbulkan kebencian terhadap pemerintah dari 24 sampai 29 Agustus 2025.

Eks Pejabat KPI Bantah Tudingan Jaksa Atur Penyewaan Kapal dan Ekspor Minyak

Pengadaan minyak mentah oleh Kilang Pertamina Indonesia tidak ada urusannya dengan pengadaan kapal.

Hamdan Zoelva Nilai tidak Ada Dakwaan soal Pengoplosan BBM di Kasus Pertamina

Namun, dalam surat dakwaan jaksa, ketiga terdakwa didakwa hal yang lain. Kerry, Gading, dan Dimas didakwa mengatur penyewaan tangki BBM milik PT OTM dan penyewaan kapal milik JMN

Profesor yang bukan Dosen

Empat Tahun Perang Ukraina: Risiko dari Perdamaian Transaksional yang Dipaksakan?

Mengawal Proses Seleksi Hakim Konstitusi dari Jalur Mahkamah Agung

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia