Sejumlah Bupati Usulkan Pembentukan Provinsi Baru di Papua

SEJUMLAH Bupati di wilayah adat Saeseri, Papua mengusulkan untuk membentuk provinsi baru kepada pemerintah pusat. Usulan itu diungkapkan setelah para kepala daerah se-Papua bertemu dan menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.

"Ada juga aspirasi dari para bupati terutama di kawasan Saereri, di pesisir utara Papua untuk membentuk provinsi baru yang basis kebudayaannya adalah Saereri," ujar Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Wanggai dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa (16/12). 

Saereri merupakan wilayah adat yang dihuni oleh beragam kelompok etnis campuran Austronesia-Melanesia di pesisir Teluk Cendrawasih. Daerah yang termasuk ke dalam wilayah tersebut ialah Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabier, dan Kabupaten Waropen. 

Baca juga : Pengamat Sebut Pembunuhan Pendulang Emas di Yahukimo Akibat Ketidakadilan Sumber Daya Alam

Usulan pembentukkan provinsi baru itu, kata Velix, merupakan bagian dari poin kelembagaan yang didiskusikan oleh Prabowo dan kepala daerah se-Papua. Hanya, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai diskusi tersebut lantaran masih bersifat usulan. 

Selain pembentukkan provinsi baru, dalam poin kelembagaan itu juga dibicarakan mengenai kebijakan rekrutmen pegawai, tentang honorer, kebijakan-kebijakan khusus honorer. 

Poin-poin lain yang dibahas oleh kepala daerah se-Papua dengan Prabowo ialah menyangkut kerangka Rencana Induk Pembangunan Papua. Desain besar yang telah disusun oleh Bappenas, imbuh Velix, akan kembali dipetakan dan disesuaikan dengan program hasil cepat milik pemerintah. 

Baca juga : Prabowo Janjikan Dana Otsus Papua 2026 Sama dengan Tahun Ini

Poin berikutnya ialah terkait dengan anggaran. Prabowo disebut menekankan perihal investasi yang dilakukan pemerintah pusat ke Tanah Papua. "Hampir Rp60-an triliun itu di luar dana Otsus. Dana Otsus sudah sekian, tapi kemudian ada tambahan dari berbagai kebijakan dari kementerian dan itu program-program yang strategis yang manfaatnya menyentuh semua simpul-simpul sosial di Tanah Papua, baik nelayan, petani, pekerja-pekerja lain, dan sebagainya," jelas Velix.

"Kita akan memastikan dari komite, memastikan anggaran hampir Rp60-an triliun ini dari Kementerian/Lembaga bisa tepat sasaran, lokusnya jelas, dan dapat menyentuh kebutuhan aspirasi orang asli Papua," tambahnya. 

Poin berikutnya ialah menyangkut penataan regulasi yang lebih fleksibel. Itu dinilai perlu untuk mengurai bottleneck (kebuntuan) yang terjadi. Itu mencakup penataan perencanaan Amdal, kepegawaian, regulasi sektoral, hingga pemanfaatan sumber daya alam. 

Hal itu turut berkaitan dengan penguatan kapasitas pemerintah daerah. Itu bertujuan agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tiap wilayah di Tanah Papua dapat lebih berkualitas, sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan yang lebih baik. 

Poin terakhir ialah mengenai kerangka sumber daya manusia. Velix menilai, itu menjadi penting karena dalam pengembangan sumber daya manusia, berbagai program-program dari pemerintah pusat akan menyentuh langsung aspek pendidikan. 

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di kesempatan yang sama menuturkan, aspek SDM di Tanah Papua itu juga menyangkut sisi kesehatan. Dia mengatakan, menteri kesehatan telah membangun rumah sakit khusus yang di Jayapura dengan nilai Rp1 triliun.

"Ini untuk memperkuat sarana prasarana kesehatan di Papua dan akan diresmikan oleh Bapak Presiden dalam nanti pada saat beliau berkunjung ke Jayapura," kata Tito. 

Para gubernur se-Papua, lanjutnya, juga meminta Prabowo untuk membangun rumah sakit provinsi di provinsi baru seperti Papua Tengah, Nabier, dan Wamena. "Tadi Menteri Kesehatan sedang mengatur masalah pembiayaannya. Tapi prinsipnya diakomodir," jelas Tito. 

Sementara itu Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri menyampaikan apresiasi lantaran program-program pemerintah pusat dapat menetes ke Tanah Papua. Diharapkan itu akan memberikan manfaat kepada masyarakat Papua. 

"Ini akan kami kawal dan ke depan kami akan pastikan bahwa tidak ada kebocoran lagi dalam program-program strategis nasional," pungkasnya. (H-4)