Reformasi Institusional Kunci Penguatan Profesionalisme Korps Bhayangkara

AGENDA transformasi yang tengah dijalankan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dipandang sebagai langkah krusial dalam memperkuat akuntabilitas kelembagaan. Langkah ini menjadi fondasi utama dalam memperbaiki kualitas pelayanan keamanan bagi masyarakat di tengah iklim demokrasi yang kian matang.

Pengamat politik UPN Jakarta, Lutfi Hasanal Bolqiah, menyatakan bahwa reformasi di tubuh Polri harus selaras dengan tuntutan publik. Desain reformasi yang tepat akan memberikan peluang bagi Polri untuk kembali menjadi institusi yang kuat secara profesional.

Lutfi menyoroti bahwa masyarakat saat ini memberikan penilaian terhadap Polri secara menyeluruh, mencakup proses dan transparansi dalam penegakan hukum. Ia menekankan perlunya perubahan paradigma komunikasi lembaga agar lebih mengedepankan pertanggungjawaban kepada publik.

“Reformasi Polri yang relevan tidak cukup berhenti pada pembenahan administratif. Yang dibutuhkan adalah penyesuaian institusional yang lebih mendasar, antara lain pembatasan diskresi melalui prosedur yang jelas dan dapat diaudit, transparansi proses, serta perubahan pola komunikasi institusional dari otoritas menjadi akuntabilitas,” ujar Lutfi di Jakarta, Rabu (17/12).

Lebih lanjut, Lutfi menilai bahwa penyesuaian institusional yang mendasar akan mampu memulihkan dan menjaga kepercayaan publik secara berkelanjutan. Dengan prosedur yang dapat diaudit dan transparansi yang nyata, Polri diharapkan mampu menjawab tantangan zaman dan memenuhi ekspektasi masyarakat yang semakin sadar akan hak hukumnya. (Faj/P-2)