Politik Dan Hukum

Jawab Kritikan Tentang RDF, Pramono: Kontribusinya Besar Bagi Jakarta

RDF Rorotan tetap menjadi salah satu strategi utama Pemprov DKI dalam mengatasi persoalan sampah, sembari menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi ke depan.

Pakar Kritik Pembahasan Kilat DIM Revisi KUHAP yang hanya 2 Hari

Pakar soroti pembahasan DIM Revisi KUHAP yang dilakukan Komisi III DPR dan pemerintah selesai dalam waktu dua hari. 

Kepala BPIP: Pengajar adalah Ujung Tombak Pembinaan Ideologi Pancasila

KEPALA Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menegaskan pentingnya peran pengajar dalam menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila secara holistik.

Kejagung Diminta tak Puas Berhenti di Zarof Ricar

PENETAPAN kembali Zarof Ricar sebagai tersangka kasus korupsi oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung dinilai belum cukup

Ketokohan Jadi Kunci Utama Calon Anggota Ombudsman

Ketokohan menjadi faktor penting untuk menjadi anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Pendaftaran mulai hari ini, Kamis (10/7) sampai 29 Juli mendatang

Zarof Ricar Kembali Jadi Tersangka, Diduga Terlibat Suap Perkara di PT DKI dan MA

Kejagung kembali menetapkan mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar, sebagai tersangka. Kali ini, Zarof diduga terlibat dalam kasus suap di Pngadilan Tinggi dan MA periode 2023–2025.

Menteri Pigai: RUU HAM akan Perkuat Rekomendasi Komnas HAM agar Berkekuatan Hukum

PEMERINTAH melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) melangsungkan kick off revisi Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM bersama para pakar dan ahli.

DPR Sebut Bebaskan WNI Selebgram di Myanmar tak Perlu Gunakan Operasi Militer selain Perang

ANGGOTA Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyatakan pemerintah tak perlu menggunakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) untuk membebaskan WNI selebgram yang ditahan di Myanmar.

Revisi KUHAP: Negara Tanggung Kompensasi Korban jika Pelaku tidak Mampu Bayar

Pengaturan ini disesuaikan dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Perkuat DIM RUU HAM Bersama Pakar, Pemerintah Redefinisi Pelaku Kekerasan HAM

Pemerintah melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) melakukan kick off pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) HAM bersama para pakar

DPR dan Pemerintah Sepakat RUU KUHAP Muat Impunitas terhadap Advokat

KOMISI III DPR RI dan pemerintah sepakat untuk menambahkan ayat terkait impunitas bagi advokat dalam Pasal 140 RUU KUHAP

KPK Usul Tambahan Anggaran 2026 Sebesar Rp1,34 Triliun

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp1,34 triliun dari pagu indikatif 2026 sebesar Rp878,04 miliar.

Pendaftaran Ombudsman 2026-2031 Dibuka, Berikut Syarat Jadi Anggota

PENDAFTARAN anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) masa jabatan 2026-2031 dibuka mulai hari ini, Kamis (10/7).

Pelindungan Masyarakat Adat Pengaruhi Kualitas Demokrasi

Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun

DPR Minta Kasus Kematian Diplomat Kemenlu Diusut Tuntas

ANGGOTA Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah secara resmi meminta kepolisian mengusut tuntas kasus kematian tidak wajar diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) berinisial ADP

4 Anggota Polres Nunukan Ditangkap Kasus Narkoba Bakal Ditindak Tegas

Ia juga mewanti-wanti, siapa pun yang bermain-main dengan tindak pidana narkoba lambat laut akan terungkap.

Kasat Narkoba Polres Nunukan Ditangkap dalam Kasus Penyelundupan Obat Terlarang?

Ketujuh anggota diringkus di Wilayah Aji Kuning, Pulai Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. 

Duh, 4 Anggota Polisi di Nunukuan Selundupkan Narkoba

Mereka diringkus di Wilayah Aji Kuning, Pulai Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Rabu, (9/7). Penangkapan dilakukan atas pengembangan kasus narkoba.

Luncurkan SNP Masyarakat Adat, Komnas HAM Harap tak Ada Lagi Perampasan Lahan

Seringkali kebijakan pemerintah atau proyek pembangunan tidak mempertimbangkan hak-hak tradisional dan keberlangsungan hidup masyarakat adat. 

4 Produsen Beras Diperiksa Polri dari Wilmar Group hingga Japfa Group

Wilmar Group diduga memasarkan beras dengan merek dagang yang diuji dari 10 sampel di Aceh, Lampung, Sulawesi Selatan, Jabodetabek, dan Yogyakarta.

Jurus "Bodoh" agar Tidak Terjerat Kasus Hukum dalam Jabatan Publik

Lima Hal Makan Bergizi Gratis

Simfoni Trilogi Kerukunan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia